I Time.id ,Solo 19 November 2025 . — Suasana di Keraton Kasunanan Surakarta kembali menghangat. Namun kali ini, perhatian publik justru tertuju pada langkah Wali Kota Solo yang dinilai “terlalu dekat” dengan dinamika internal keraton. Meski ia berulang kali menegaskan tidak ingin ikut campur, sejumlah kebijakan dan langkah politiknya dinilai masyarakat sebagai bentuk kehadiran yang sulit dianggap netral.
Konflik internal keraton yang berkepanjangan membuat banyak pihak berhati-hati mengambil sikap. Namun kehadiran pemerintah kota dalam beberapa agenda yang berkaitan dengan keraton belakangan ini menimbulkan kesan tersendiri.
Sejumlah tokoh budaya menilai bahwa pemerintah kota seolah punya “kepentingan jangka panjang” dengan stabilitas keraton—mulai dari aspek pelestarian budaya hingga pembangunan kawasan wisata.
Namun di tengah kekisruhan, manuver pemerintah kota justru dianggap sebagian warga sebagai langkah yang dapat memperkeruh, bukan meredakan.
Rencana revitalisasi kawasan keraton menjadi salah satu topik utama yang memunculkan perdebatan.
Di satu sisi, proyek ini digadang-gadang akan membawa wajah baru bagi pusat budaya Jawa di Solo. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa proyek tersebut menjadi pintu masuk campur tangan pihak luar terhadap urusan adat dan tata krama internal keraton.
Beberapa pihak di lingkup keraton bahkan menilai, tanpa sengaja pemerintah kota telah masuk pada posisi yang seharusnya menjadi ranah keluarga besar keraton sendiri.
Pihak pemerintah kota mengklaim bahwa kehadiran Wali Kota semata-mata untuk memastikan kawasan keraton—yang juga menjadi ikon kota—dapat kembali sepenuhnya berfungsi sebagai pusat budaya.
Ia menyebut tanggung jawab pemimpin daerah adalah memastikan aset heritage tidak dibiarkan terbengkalai.
Namun pernyataan itu belum cukup meredam pandangan publik bahwa langkah pemerintah kota memiliki arah tertentu yang tidak semua pihak pahami.
Di tengah riuhnya pemberitaan, beberapa perwakilan internal keraton menegaskan bahwa jalan penyelesaian terbaik adalah musyawarah keluarga—bukan intervensi pihak luar, sekecil apa pun bentuknya.
Mereka mengingatkan bahwa keraton memiliki tata cara penyelesaian masalah yang telah turun-temurun dipakai, dan setiap langkah modernisasi atau pembangunan seharusnya tetap menghormati mekanisme itu.
Bagi masyarakat Solo, keraton bukan sekadar bangunan tua, melainkan pusat identitas dan sejarah.
Banyak warga menilai baik pemerintah kota maupun keluarga keraton seharusnya duduk bersama tanpa agenda tersembunyi, demi menjaga marwah keraton yang selama ini menjadi kebanggaan kota.
Sebagian warga bahkan mengingatkan agar pejabat pemerintah tidak terlalu dalam masuk ke pusaran konflik, karena dikhawatirkan justru memperuncing ketegangan antar internal keraton.
Solo kini menunggu langkah paling bijak dari semua pihak.
Konflik keraton bukan sekadar persoalan keluarga satu trah, melainkan bagian penting dari sejarah panjang Jawa. Apapun langkah pemerintah kota, publik berharap tetap menjunjung nilai budaya dan tidak menciptakan “kesan keberpihakan”.
Keraton adalah simbol. Dan simbol itu, menurut banyak warga, lebih kuat bila dibiarkan berdiri di atas kearifan tradisi, bukan persaingan pengaruh.
Reina
About the Author
