ITime.id –Jakarta 30 November 2025
Gelombang tunjang-ganjing krisis kepercayaan rakyat terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali mencuat dan menjadi sorotan publik. Sejumlah kebijakan, polemik internal, hingga keputusan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat memperkuat persepsi bahwa kualitas kinerja wakil rakyat semakin jauh dari harapan.
Selama beberapa bulan terakhir, berbagai survei nasional menunjukkan turunnya tingkat kepercayaan publik terhadap DPR. Banyak masyarakat menilai lembaga legislatif tersebut tidak berhasil menjalankan fungsi utamanya: legislasi, pengawasan, dan penganggaran secara transparan dan akuntabel.
Sejumlah keputusan DPR yang dianggap terburu-buru maupun minim kajian menyeluruh menimbulkan kekecewaan. Langkah pengesahan cepat beberapa undang-undang, lambannya respons dalam isu kesejahteraan masyarakat, serta minimnya ruang dialog publik menjadi sorotan utama yang memicu ketidakpuasan.
Pengamat politik menilai, krisis kepercayaan ini muncul akibat adanya kesan bahwa DPR lebih mengedepankan agenda politik kelompok tertentu dibanding kebutuhan rakyat luas. “Rakyat merasa semakin sulit melihat wakilnya benar-benar memperjuangkan aspirasi mereka. Yang terlihat justru persaingan internal dan manuver politik,” ujar salah satu analis kebijakan publik di Jakarta.
Selain legislasi, fungsi pengawasan DPR dinilai tidak berjalan maksimal. Banyak kasus besar yang memerlukan perhatian serius tidak ditangani dengan tegas, mulai dari dugaan penyimpangan anggaran hingga masalah pelayanan publik yang merosot.
Masyarakat yang menaruh harapan besar pada DPR mulai mempertanyakan komitmen lembaga tersebut dalam mengawal pemerintahan. Kritik yang muncul tidak hanya dari akademisi atau aktivis, tetapi juga dari masyarakat umum yang merasakan langsung dampak kebijakan.
Beberapa tokoh masyarakat dan organisasi sipil menilai bahwa DPR harus segera melakukan pembenahan internal besar-besaran. Keterbukaan informasi, peningkatan disiplin anggota, serta fokus pada agenda-agenda yang menyentuh kepentingan publik harus menjadi prioritas.
“Pemulihan kepercayaan tidak bisa hanya dengan pernyataan. DPR harus menunjukkan kerja nyata. Transparansi rapat, evaluasi kinerja, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat harus diperkuat,” tegas seorang aktivis demokrasi.
Krisis kepercayaan ini menjadi alarm keras bagi DPR, karena tanpa dukungan rakyat, legitimasi lembaga legislatif bisa semakin rapuh. Masyarakat berharap DPR dapat menanggapi keresahan ini dengan langkah konkret, bukan sekadar retorika.
Di tengah situasi ekonomi yang menantang dan kebutuhan masyarakat yang semakin besar, rakyat menuntut wakilnya untuk menunjukkan kepemimpinan sejati—bukan hanya tampil dalam ruang politik, tetapi hadir dalam solusi nyata.
Reina
About the Author
