ITime.id – Nasional 3 Desember 2025 .Program MBG (Merata Berkembang Gotong Royong) yang digadang-gadang menjadi salah satu motor pembangunan sosial dan ekonomi daerah, kembali menjadi sorotan. Meski telah berjalan di sejumlah wilayah, pelaksanaannya dinilai masih belum merata di berbagai provinsi di Indonesia. Kondisi ini memunculkan kias balik dari masyarakat dan pemerhati kebijakan publik yang mempertanyakan efektivitas program tersebut.
Sejumlah daerah, terutama di wilayah perkotaan dan pusat administratif, terlihat cukup cepat menerima manfaat program MBG. Namun, wilayah pelosok dan daerah dengan infrastruktur terbatas justru belum tersentuh secara optimal.
Pengamat kebijakan daerah menilai, kondisi ini menimbulkan ketimpangan antara wilayah maju dan wilayah yang masih tertinggal. “Program MBG dibuat untuk pemerataan, tetapi implementasinya belum sejalan dengan tujuan awal,” ujar salah satu analis pembangunan daerah.
Setidaknya terdapat beberapa penyebab utama mengapa program MBG belum berjalan merata:
- Keterbatasan Infrastruktur Dasar
Wilayah terpencil dengan akses jalan, listrik, dan jaringan telekomunikasi yang minim membuat pelaksanaan program terhambat. - Kurangnya SDM Pendukung di Daerah
Tidak semua daerah memiliki tenaga pelaksana atau pendamping program yang memadai, sehingga implementasi berjalan lambat. - Koordinasi Pusat dan Daerah Belum Optimal
Regulasi dan alur teknis yang tidak sinkron menyebabkan sejumlah daerah belum bisa mengakses fasilitas MBG secara penuh. - Keterbatasan Anggaran dan Prioritas
Pemerintah daerah dengan anggaran terbatas lebih fokus pada kebutuhan mendesak, membuat program MBG tidak masuk prioritas utama. - Minimnya Sosialisasi ke Masyarakat Banyak warga yang belum memahami manfaat dan mekanisme MBG, sehingga partisipasi masyarakat masih rendah.
Dari sejumlah daerah yang belum tersentuh, muncul kias balik berupa kritik halus namun tegas: “Programnya bagus, tapi belum terasa sampai ke kami.” Kalimat ini mewakili harapan besar masyarakat agar pemerintah mempercepat pemerataan dan perbaikan sistem pelaksanaan.
Pemerintah pusat sendiri dikabarkan tengah melakukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan program MBG dapat berjalan lebih inklusif dan menjangkau seluruh daerah tanpa terkecuali.
Para ahli menilai, untuk mewujudkan tujuan MBG sebagai program pemerataan nasional, dibutuhkan langkah strategis, antara lain:
- percepatan pembangunan infrastruktur dasar,
- penguatan SDM lokal,
- digitalisasi layanan administrasi,
- serta peningkatan forum komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Program MBG masih memiliki potensi besar sebagai penggerak pemerataan pembangunan. Namun, tanpa pembenahan serius, tujuan tersebut dikhawatirkan tetap menjadi slogan tanpa perubahan nyata di lapangan.
Reina
About the Author
