Itime.id – Kebumen, Jawa Tengah – Proyek pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KMDP) di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, menjadi sorotan karena diduga melakukan berbagai pelanggaran, termasuk tidak adanya papan informasi proyek dan tidak mengindahkan keselamatan kerja.
Pantauan tim media menemukan bahwa proyek tersebut tidak memiliki papan informasi sebagaimana diwajibkan oleh regulasi keterbukaan publik.
Salah satu pekerja AI menyampaikan, bahwa ketiadaan plang proyek otomatis menutup akses publik terhadap informasi krusial seperti sumber anggaran, nilai kontrak, nomor kegiatan, hingga identitas perusahaan pelaksana. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa kegiatan konstruksi berjalan jauh dari standar tata kelola, seolah-olah publik tidak berhak mengetahui proses penggunaan anggaran negara.
“Saya tidak tahu apa-apa tentang proyek ini, tidak ada informasi yang jelas tentang proyek ini. Saya hanya tahu bahwa ada proyek pembangunan gedung di sini, tapi tidak tahu siapa yang membangun dan berapa anggaran yang digunakan,” terang salah satu warga Kebumen saat dikonfirmasi tim media, Rabu (17/12/2025).
AI menambahkan bahwa sebagai warga sekitar, dia berhak mengetahui informasi tentang proyek yang sedang berjalan di daerahnya tersebut.
“Kami ingin tahu tentang proyek ini, siapa yang membangun, berapa anggaran yang digunakan, dan bagaimana proses pembangunannya,” lanjutnya.
Dalam pengerjaan proyek pembangunan koperasi AI berharap adanya pengawasan anggaran negara sangat penting untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran negara transparan dan akuntabel.
“Kami berharap ada pengawasan yang ketat terhadap penggunaan anggaran negara, sehingga tidak ada penyalahgunaan anggaran yang terjadi,” harapnya.
Dalam kesempatan ini, kita perlu menuntut pihak berwenang untuk melakukan tindakan tegas terhadap perusahaan pelaksana proyek yang diduga melakukan pelanggaran. Selain itu, perlu ada pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa proyek-proyek pemerintah dijalankan dengan transparan dan akuntabel.
“Kita harus memastikan bahwa proyek-proyek pemerintah dijalankan dengan baik dan tidak ada pelanggaran yang terjadi. Kami ingin melihat tindakan nyata dari pihak berwenang untuk mengatasi masalah ini,” tandasnya.
Sementara itu salah satu pekerja KN mengatakan, bahwa yang lebih memprihatinkan, seluruh pekerja yang terlihat di lokasi bekerja tanpa helm proyek, tanpa sepatu safety, tanpa rompi, tanpa alat pelindung apa pun. Kondisi ini menunjukkan bahwa keselamatan kerja tidak menjadi prioritas bagi perusahaan pelaksana proyek.
“Saya tidak diberikan alat pelindung diri (APD) apa pun, hanya disuruh kerja saja. Saya khawatir jika terjadi kecelakaan, saya tidak tahu apa yang harus dilakukan,” kata salah satu pekerja proyek saat ditemui di lokasi proyek.
KN menambahkan bahwa dia tidak berani meminta APD kepada mandor karena takut dipecat.
“Saya tidak berani meminta alat pelindung diri takutnya nanti dipecat. Saya hanya ingin bekerja dan mendapatkan gaji,” ujarnya.
Terpisah salah satu aktivis di Kebumen FT, terkait dugaan pelanggaran administratif juga ditemukan dalam proyek ini, termasuk tidak adanya dokumen yang lengkap dan tidak ada pengawasan yang efektif dari pihak berwenang.
“Perlu ada tindakan tegas dari pihak berwenang untuk mengatasi pelanggaran-pelanggaran ini. Kami tidak bisa membiarkan proyek-proyek pemerintah dijalankan dengan tidak transparan dan tidak akuntabel,” kata seorang aktivis Kebumen.
FT menambahkan bahwa perlu ada pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa proyek-proyek pemerintah dijalankan dengan baik dan tidak ada pelanggaran yang terjadi.
“Kami ingin melihat tindakan nyata dari pihak berwenang untuk mengatasi masalah ini,” pungkasnya.
Dengan demikian, perlu ada tindakan konkret untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bahwa proyek-proyek pemerintah dijalankan dengan baik dan transparan agar fungsi kontrol sosial itu berjalan dan benar-benar bersinergi dengan pihak yang berwenang, atas anggaran pemerintah atau negara.
(SND)
About the Author
