Itime.JAKARTA, INDONESIA 19 Januari 2026 .Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025 telah memasuki usia satu tahun, namun pelaksanaannya menyisakan berbagai catatan merah. Berbagai lembaga pengawas menemukan sejumlah masalah serius, mulai dari konflik kepentingan hingga kualitas makanan yang memprihatinkan, dengan ratusan kemitraan yang diketahui terafiliasi dengan orang dekat pejabat.
Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam pantauannya menemukan lima masalah utama dalam program ini. Pertama adalah adanya patronase politik dan konflik kepentingan, di mana banyak dapur MBG atau yayasan mitra dimiliki oleh keluarga pejabat atau terafiliasi dengan mantan anggota DPRD. Kedua, kualitas makanan yang tidak memenuhi standar, seperti ditemukannya makanan basi, telur busuk, menu rendah gizi, dan porsi yang tidak cukup. Ketiga, terjadi intimidasi dan pembungkaman terhadap mereka yang mengkritik program ini. Keempat, pengadaan dilakukan secara tertutup dan rawan manipulasi, dengan supplier yang ditunjuk sepihak dan bahan baku yang dibeli dari internal yayasan sendiri. Kelima, tata kelola anggaran yang tidak transparan, di mana sekolah tidak diberi akses informasi biaya per porsi dan pembangunan dapur bernilai miliaran rupiah tanpa evaluasi meskipun pernah terjadi kasus keracunan.
Badan Gizi Nasional (BGN) semula menargetkan pembentukan 30.000 Sentra Penyedia Pangan Gizi (SPPG) dan telah memiliki sekitar 13.000 mitra aktif. Namun, sebagian dari kemitraan ini diketahui memiliki hubungan dengan orang dekat pejabat. Kepala BGN Regional Kalimantan Barat, Agus Kurniawi, menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dilarang menjadi mitra, tetapi tidak ada aturan khusus yang melarang pejabat daerah atau orang dekat mereka melalui yayasan yang sah. Hal ini menciptakan ruang abu-abu dan potensi konflik kepentingan.
Selain itu, dalam rapat kerja dengan DPR RI, anggota Komisi IX Muazzim Akbar mengungkapkan bahwa terdapat SPPG yang diisi oleh satu keluarga besar sebanyak 47 orang dan juga ditemukan SPPG yang karyawannya bukan berasal dari masyarakat sekitar. Penutupan portal mitra MBG oleh BGN pada 6 November 2025 juga menuai sorotan, dengan dugaan adanya praktik pungutan liar dan potensi korupsi yang mendasari langkah tersebut. Sas Institute bahkan mendesak KPK dan Kejagung untuk mengusut dugaan korupsi dalam program ini.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah berkomitmen agar program MBG benar-benar bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dan tidak terkontaminasi oleh kepentingan pribadi. Masyarakat berharap agar penegak hukum segera melakukan audit menyeluruh dan mengambil tindakan tegas terhadap oknum yang melakukan penyalahgunaan wewenang, sehingga tujuan utama program ini untuk meningkatkan gizi masyarakat dapat tercapai dengan baik.
(Reina)
#itime, #itimepertanian, #itimeperistiwa, #itimeArtikel, #itimeviral, #itimeberita, #itimebudaya, #itimepemerintah, #itimehukum, #itimenasional, #itimeregional, #itimeinternasional, #itimeolahraga, #itimegayahidup, #itimetni, #itimePolri, #itimeuncatagorized, #itimependidikan, #itimepengetahuan, #itimesorot, #itimesemuaorang, #itimeviral, #itimewartawan, #itimedunia, #itimeportal, #itimeekonomi, #itimeglobal, #itimeteman, #itimesahabat, #itimerepublik, #itimeberitabaru, #itimeberitaterkini, #itimehariini, #itimenews, #itimeterkini, #itimepagi, #itimetv, #itimeberita, #itimemedia, #itimeindonesia, #itimeasia, #itimenusantara, #itimeprovinsi, #itimewaktu, #itimevidio, #itimefilm, #itimetrendi
About the Author
