Itime.Jakarta, 7.Februari 2026 – Perundingan antara Amerika Serikat (AS) dan Iran yang seharusnya berlangsung pada hari Jumat (6/2) di Muscat, Oman resmi dibatalkan. Pembatalan terjadi setelah pemerintah AS menolak permintaan Iran untuk mengubah format serta fokus pembicaraan yang telah disepakati sebelumnya, seperti yang dilaporkan oleh media berita Axios dan dikutip dari En.RoyaNews.TV.
Perundingan semula direncanakan berlangsung di Istanbul, Turki, dengan format yang mencakup dua jalur: jalur langsung untuk membahas program nuklir Iran dan jalur regional yang akan menyentuh isu rudal balistik, dukungan Iran terhadap kelompok bersenjata di kawasan, serta situasi Palestina. Namun, pada hari Selasa (3/2), Iran mengajukan permintaan untuk memindahkan lokasi ke Oman dan mengubah format menjadi bilateral yang hanya fokus pada isu nuklir.
Pejabat AS menyampaikan bahwa pihaknya tidak bersedia menyimpang dari kerangka awal pembicaraan, yang harus bersifat komprehensif. “Kami tidak ingin kembali ke cara lama dalam bernegosiasi,” ujar seorang pejabat AS yang tidak ingin disebutkan namanya, menambahkan bahwa kegagalan pembicaraan berpotensi membuat Presiden Donald Trump mempertimbangkan opsi militer.
Sebelumnya, pada Rabu (4/2), Trump telah memberikan peringatan kepada pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, menyatakan bahwa ia “seharusnya sangat khawatir” terkait perkembangan situasi. Trump juga mengklaim bahwa AS telah menghancurkan sebagian besar program nuklir Iran melalui serangkaian tindakan selama konflik 12 hari antara Iran dan Israel pada bulan Juni 2025 silam, meskipun klaim ini mendapat kritik karena mengabaikan kenyataan bahwa masih ada fasilitas nuklir dan lokasi penyimpanan uranium yang belum teridentifikasi.
Tanggapan Pihak Iran
Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sebelumnya telah mengkonfirmasi melalui media sosial X bahwa pembicaraan akan diadakan di Muscat, namun setelah pembatalan diumumkan, pihaknya memberikan tanggapan resmi. Araghchi menyatakan bahwa perubahan format yang diajukan bertujuan untuk memastikan fokus pada permasalahan inti yang menjadi perhatian utama Teheran, yaitu program nuklir yang mereka klaim bersifat damai.
“Pembicaraan yang hanya fokus pada satu poin inti akan lebih efektif untuk mencapai hasil yang konkret. Namun, sikap AS yang tegas dalam menolak perubahan ini menunjukkan bahwa mereka belum memiliki komitmen yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan masalah secara damai,” ucap Araghchi dalam konferensi pers di Teheran.
Iran juga menegaskan bahwa rudal balistik yang mereka miliki merupakan bagian dari kemampuan pertahanan negara, merujuk pada serangan Israel pada bulan Juni tahun lalu yang menimbulkan kerusakan signifikan pada infrastruktur militer dan nuklir mereka. Selain itu, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baghaei menambahkan bahwa pembatalan perundingan ini menjadi bukti bahwa AS mendukung tindakan agresif Israel terhadap Iran, yang membuat dialog tidak memiliki makna lagi.
Kondisi Regional yang Mengkhawatirkan
Pembatalan perundingan ini terjadi di tengah kondisi regional yang semakin tegang. Pada akhir Desember 2025 hingga pertengahan Januari 2026, Iran mengalami protes luas yang menjadi tantangan serius bagi rezim Republik Islam sejak gerakan “Wanita, Hidup, Kebebasan” tahun 2022-2023. Protes tersebut dipicu oleh krisis ekonomi yang parah, termasuk penyusutan nilai mata uang rial yang lebih dari 40 persen setelah konflik dengan Israel, serta penindasan dan isolasi internasional.
Presiden Trump sempat mengancam akan campur tangan jika ada pembunuhan terhadap peserta protes, namun akhirnya memutuskan tidak untuk berintervensi setelah protes ditekan oleh pasukan keamanan Iran. Israel juga meningkatkan kesiapan perang di tengah ketidakstabilan di Iran, yang mereka khawatirkan bisa memicu serangan terhadap wilayah mereka. Selain itu, beberapa negara di kawasan seperti Saudi Arabia juga menguatkan posisi militer mereka sebagai antisipasi terhadap kemungkinan eskalasi konflik.
Tanggapan Organisasi Internasional
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) – Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Urusan Politik Rosemary DiCarlo menyatakan bahwa PBB sangat prihatin dengan pembatalan perundingan antara AS dan Iran. “Kita mendesak kedua belah pihak untuk tetap terbuka terhadap dialog dan menghindari tindakan yang dapat meningkatkan ketegangan lebih lanjut. Diplomasi tetap menjadi satu-satunya jalan untuk mencapai perdamaian yang abadi di kawasan Timur Tengah,” ujarnya dalam siaran pers resmi.
Selain itu, Dewan Keamanan PBB sebelumnya telah membahas situasi nuklir Iran beberapa kali. Pada bulan September 2025, Dewan Keamanan menolak proyek resolusi yang diajukan oleh Cina dan Rusia untuk memperpanjang kelonggaran sanksi terhadap Iran, serta proyek resolusi alternatif yang sama dari kedua negara tersebut. Hal ini menyebabkan sanksi PBB terhadap Iran resmi kembali berlaku pada 28 September 2025. Direktur Jenderal Badan Energi Atom Internasional (IAEA) Rafael Grossi juga telah mengungkapkan kekhawatirannya terkait perkembangan program nuklir Iran, menyatakan bahwa Iran kini memiliki lebih dari 400 kilogram uranium yang diperkaya hingga tingkat 60%, yang mendekati ambang batas untuk pembuatan senjata nuklir.
Uni Eropa (UE) – Ketua Komisi Eropa Ursula von der Leyen menyampaikan bahwa UE menyesal dengan pembatalan perundingan ini. “Kita telah bekerja keras untuk memfasilitasi dialog antara AS dan Iran. Meskipun pembicaraan dibatalkan, UE akan terus berusaha untuk menjadi perantara dan mendorong kedua belah pihak untuk kembali ke meja negosiasi,” katanya. Sebelumnya, tiga negara anggota UE yaitu Jerman, Prancis, dan Inggris telah mencoba untuk mengaktifkan mekanisme pemulihan sanksi terhadap Iran setelah mengklaim bahwa Iran tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA).
Organisasi Negara-negara Islam (OKI) – Sekretaris Jenderal OKI Hissein Brahim Taha menyatakan dukungan penuh terhadap posisi Iran dan mengkritik tindakan AS serta Israel yang dianggap sebagai penyebab utama ketegangan di kawasan. “OKI mendesak agar AS menghormati kedaulatan Iran dan berhenti mengganggu urusan dalam negeri negara lain. Kita juga menuntut agar Israel menghentikan semua bentuk agresi terhadap Iran dan negara-negara Islam lainnya,” ujarnya.
Peluang Diplomasi Masih Ada
Meskipun perundingan dibatalkan, seorang pejabat AS tingkat tinggi Makowi Bait menegaskan bahwa Washington masih terbuka untuk jalur diplomasi. AS menyatakan siap menggelar pembicaraan pada akhir pekan ini atau awal pekan depan jika Iran bersedia kembali ke format awal yang telah disepakati.
Analis menyampaikan bahwa pembatalan perundingan ini membuat saluran diplomatik antara kedua negara semakin rapuh, dan risiko eskalasi konflik militer menjadi semakin tinggi. Banyak negara di kawasan Timur Tengah yang sebelumnya telah melobi pemerintah AS agar tidak membatalkan pertemuan tersebut kini mengkhawatirkan dampak yang bisa muncul akibat kehilangan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan secara damai. Di sisi lain, beberapa analis juga berpendapat bahwa meskipun peluang kecil, masih ada kemungkinan untuk menyelamatkan jalur diplomasi jika kedua belah pihak bersedia menunjukkan fleksibilitas dan komitmen yang lebih besar.
(Reina)

#itime, #itimepertanian, #itimeperistiwa, #itimeArtikel, #itimeviral, #itimeberita, #itimebudaya, #itimepemerintah, #itimehukum, #itimenasional, #itimeregional, #itimeinternasional, #itimeolahraga, #itimegayahidup, #itimetni, #itimePolri, #itimeuncatagorized, #itimependidikan, #itimepengetahuan, #itimesorot, #itimesemuaorang, #itimeviral, #itimewartawan, #itimedunia, #itimeportal, #itimeekonomi, #itimeglobal, #itimeteman, #itimesahabat, #itimerepublik, #itimeberitabaru, #itimeberitaterkini, #itimehariini, #itimenews, #itimeterkini, #itimepagi, #itimetv, #itimeberita, #itimemedia, #itimeindonesia, #itimeasia, #itimenusantara, #itimeprovinsi, #itimewaktu, #itimevidio, #itimefilm, #itimetrendi
