Itime.id. Panyabungan. Tantangan terbuka terhadap penegakan hukum atas kerusakan lingkungan kembali bergema di Sumatera Utara. Bukti visual berupa siaran langsung (live) media sosial yang memamerkan aktivitas alat berat ekskavator di lokasi Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Kotanopan, Mandailing Natal baru-baru ini, terus memicu kemarahan publik dan kutukan keras dari berbagai aliansi masyarakat dan aktivis.
Korps Bhayangkara kini dibanjiri desakan publik agar Kapolda Sumut tidak lagi tebang pilih dan segera meringkus aktor intelektual utama yang dikenal sebagai Big Bos dengan inisial “Pwg” selaku aktor intelektual dan penyandang dana tambang liar tersebut.
“Aksi arogan oknum yang memamerkan aktivitas pengerusakan alam secara langsung di media sosial menjadi tamparan keras bagi kewibawaan hukum dan telah “meludahi” aparat penegak hukum di Sumatera Utara. Hal ini harus menjadi pintu masuk bagi Kapolda Sumut Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto untuk meringkus aktor intelektual dibalik aktivitas illegal dan video viral tersebut yang teridentifikasi berinisial Pwg” tegas Direktur Eksekutif The Madina Green Institute Ahmad Ridwandy Nasution kepada pers di Panyabungan (02/06).
Ahmad Ridwandy saat itu bersama Ketua PC Ikatan Pelajar Alwashliyah (IPA) Hanafi Lubis, Ketua Jaringan Aktivis Muda Nahdaltul Ulama (JAM-NU) Ahmad Rangkuti, Ketua Kajian Lingkungan dan Study Kerakyatan (KLIK-SK) Dahler Lubis, Presidium SIPLAH (Solidaritas Mahasiswa Peduli Penyelamatan Hutan dan Lingkungan Hidup) Ahmad Rifai Nasution, Ketua Aliansi Muda Peduli Lingkungan (AMPEL) Rahmat Hasibuan menandaskan elemen masyarakat dan sejumlah organisasi mahasiswa dan pegiat lingkungan di Kab Madina telah lama gerah dan akan terus bersuara mendesak Kapolda Sumut untuk turun tangan langsung memimpin operasi pemberantasan mafia tambang emas ilegal di Kab Madina.
Fokus utama desakan ini adalah penangkapan Big Bos berinisial “Pwg” yang disebut-sebut sebagai otak di balik gurita bisnis haram tersebut. Mereka juga membeberkan beberapa nama lainnya yang diduga sebagai mafia tambang illegal di sejumlah titik di Kab Madina seperti G*nda, H*n*fi, F*hm*, S*dd*m, L*tfi, N*s*r, B*lki*h dll.
“Kapoldasu Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto kita minta untuk lebih berani menunjukkan taji menyikat habis dan meringkus para mafia tambang illegal ini sebagai bentuk komitmen dan keseriusan aparat hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku utama kejahatan lingkungan. Atau jangan-jangan Kapoldasu masih berlagak buta dan terkesan jadi pengecut” tanya mereka
Selama ini, mereka menilai operasi berskala kecil yang dilakukan oleh Polri dinilai tidak menyentuh akar masalah karena lingkaran mafia tambang tersebut terkesan kebal hukum dan makin arogan melecehkan aparat penegak hukum
Mereka juga mengendus aroma kejahatan lingkungan masif yang merusak aliran sungai dan ekosistem di Kotanopan dan sejumlah titik di Kab Madina ini diduga terus berjalan menantang hukum karena adanya dugaan perlindungan terorganisir dan diduga dibekingi oknum aparat
“Kapoldasu Irjen Pol Whisnu Hermawan Februanto dan Pangdam I/ Bukit Barisan Mayjend TNI Hendy Antariksa juga harus bersikap tegas membersihkan citra dan marwah institusi dengan memberhentikan secara tidak hormat sejumlah oknum aparat yang diduga membekingi praktek pertambangan illegal tersebut” tegas mereka.
Mereka juga menilai kejahatan lingkungan ini bukan lagi sekadar pelanggaran hukum semata, melainkan ancaman bencana ekologis nyata bagi masa depan Madina.
Disisi lain, jika Polda Sumut masih terkesan diam dan tidak segera meringkus sang Big Bos/Mafia tambang illegal ini dan jaringannya, hal ini akan menjadi catatan buruk dan rapor merah publik terhadap komitmen kepolisian dalam memberantas mafia lingkungan apalagi disaat Polri baru merayakan HUT Bhayangkara ke 80.
Publik menilai, pembiaran terhadap sang Big Bos yang terkesan kebal hukum tentu mencederai wibawa institusi kepolisian dan mengkikis habis kepercayaan publik kepada institusi kepolisian selaku penegak hukum.
“Kapolda Sumut kita tuntut melakukan tindakan hukum luar biasa dengan menyita seluruh alat berat, membekukan aliran dana ilegal, serta menyeret para pelaku mafia tambang ke meja hijau demi menyelamatkan masa depan lingkungan hidup di Kab Mandailing Natal” sebut mereka
Pihaknya juga akan menyurati Kapolri Jenderal Listyo dan Presiden RI Prabowo Subianto serta berencana mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk menagih komitmen penegakan hukum terhadap pemberantasan mafia tambang illegal di Kab Mandailing Natal yang telah menjadi atensi khusus dan program prioritas pemerintahan.
(Magrifatulloh).
About the Author
