ITime.ud . Badung 30 Agustus 2026 .Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM kembali menyoroti persoalan kelistrikan di Jawa Barat. Ia mengungkap kondisi yang menurutnya menjadi ironi besar: Jawa Barat dikenal sebagai salah satu daerah penghasil energi, tetapi masih ada masyarakat yang belum menikmati akses listrik secara layak.
Dalam pernyataannya pada momentum HUT ke-81 Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2026, KDM menyebut saat awal dirinya menjabat terdapat sekitar 500 ribu warga Jawa Barat yang belum memiliki akses listrik. Angka tersebut kemudian disebut berhasil ditekan hingga tersisa sekitar 80 ribu jiwa pada 2026.
KDM mempertanyakan kondisi tersebut karena Jawa Barat memiliki berbagai sumber energi besar, mulai dari PLTA Jatiluhur, Jatigede, Cirata dan Saguling hingga potensi energi panas bumi. Menurutnya, masyarakat yang tinggal di sekitar sumber energi seharusnya tidak justru mengalami kesulitan mendapatkan listrik.
“Ada sebuah ironi ketika kita memiliki energi yang besar, tapi rakyat kita bahkan yang dekat di pembangkit itu tidak memiliki listrik,” demikian inti kritik KDM yang disampaikan dalam peringatan kemerdekaan tersebut.
Soroti Pemadaman Bergilir
Sebelumnya, KDM juga pernah secara terbuka meminta PLN segera menyelesaikan persoalan pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Bandung Raya.
Ia menilai gangguan listrik bukan sekadar persoalan teknis karena dampaknya dapat merembet ke sektor industri, UMKM hingga ekonomi rumah tangga. Ketika listrik padam, proses produksi dapat berhenti dan berpotensi menyebabkan kerugian bagi pelaku usaha.
KDM bahkan menegaskan bahwa pelayanan kelistrikan harus memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Menurutnya, PLN sebagai perusahaan milik negara harus mampu memastikan masyarakat memperoleh layanan dasar yang baik.
KDM Dorong Perubahan Tata Kelola
Dalam pertemuannya dengan Direktur Utama PLN, KDM juga menyampaikan gagasan agar program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR PLN lebih diarahkan untuk membantu masyarakat miskin yang belum mendapatkan sambungan listrik.
Ia mengusulkan agar PLN dan pemerintah mendorong pemanfaatan potensi energi lokal seperti mikrohidro sehingga sejumlah desa terpencil dapat lebih mandiri dalam memenuhi kebutuhan energinya.
Kritik KDM terhadap persoalan listrik tersebut bukan berarti menuduh seluruh jajaran PLN melakukan pelanggaran. Namun, pernyataannya menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur energi harus berjalan seiring dengan pemerataan akses bagi masyarakat.
Jawa Barat boleh menjadi lumbung energi nasional, tetapi bagi KDM, ukuran keberhasilannya bukan hanya seberapa besar listrik yang dihasilkan, melainkan seberapa banyak rakyat yang benar-benar bisa menikmati manfaatnya.
(Reina)
About the Author
