ITime.id – Bandung 19 November 2025 .Kabar mengenai rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengambil alih pengelolaan salah satu jalan desa di wilayah kabupaten kembali menjadi sorotan publik. Mantan Bupati Purwakarta dan tokoh Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa langkah tersebut harus dilakukan secara terbuka dan berpihak pada kepentingan warga.
Informasi yang beredar menyebutkan bahwa jalan desa tersebut akan diubah statusnya menjadi jalan strategis provinsi, sehingga kewenangannya berpindah dari pemerintah desa maupun kabupaten kepada Pemprov Jawa Barat. Rencana ini diklaim bertujuan memperlancar mobilitas dan mendukung pengembangan wilayah.
Namun, menurut Dedi Mulyadi, pengambilalihan tidak boleh dilakukan tanpa komunikasi jelas dengan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa infrastruktur desa memiliki hubungan erat dengan aktivitas sosial dan ekonomi warga setempat.
“Kalau Pemprov mau ambil alih silakan saja, yang penting warga jangan dirugikan. Harus jelas apa manfaatnya, bagaimana prosesnya, dan apa yang akan diterima desa setelah kewenangan berubah,” ujar Dedi saat ditemui
Dedi menambahkan bahwa pembangunan tidak boleh sekadar mengubah status administratif. Pemerintah harus menjamin bahwa akses warga tetap terjaga dan tidak ada hak yang terabaikan.
“Jalan itu bukan sekadar jalur. Di situ ada kehidupan warga. Pemerintah harus duduk bersama perangkat desa sebelum mengambil keputusan,” tegasnya.
Hingga saat ini, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum memberikan keterangan resmi terkait rencana pengambilalihan tersebut. Beberapa pejabat internal menyatakan masih menunggu kajian teknis serta arahan lanjutan dari pimpinan.
Di sisi lain, warga desa yang terimbas rencana tersebut berharap pemerintah memberikan kejelasan. Mereka menilai bahwa peningkatan kualitas jalan memang diperlukan, tetapi prosesnya harus disertai sosialisasi yang baik.
“Yang penting jelas dulu. Kalau tujuannya untuk kebaikan warga, kami mendukung. Tapi jangan sampai kami tidak diajak bicara,” ujar salah satu warga.
Perkembangan lebih lanjut terkait keputusan Pemprov Jawa Barat masih ditunggu masyarakat. Isu alih kewenangan jalan desa ini disebut dapat berdampak pada tata ruang, mobilitas, hingga perencanaan pembangunan jangka panjang di tingkat desa.
Reina
About the Author
