iTime.id — SALATIGA – 11 November 2026 Dugaan keterlibatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Salatiga dalam Aksi Kamisan dengan mengenakan seragam dinas menjadi perhatian publik. Persoalan tersebut mendapat tanggapan langsung dari Wali Kota Salatiga, Robby Hernawan, yang menyatakan bahwa aparatur yang bersangkutan telah dipanggil untuk dimintai klarifikasi dan ditangani oleh Inspektorat.
Wali Kota Robby Hernawan menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah memberikan perhatian terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, aparatur yang bersangkutan akan mendapatkan pembinaan, sementara kemungkinan pemberian sanksi masih dalam tahap pertimbangan.
Pernyataan tersebut disampaikan pada Selasa (10/11/2026), saat berada di SMK Negeri 3 Salatiga.
Sorotan publik bermula dari pelaksanaan Aksi Kamisan di Kota Salatiga pada Kamis (5/11/2026). Kegiatan yang menjadi ruang penyampaian aspirasi masyarakat tersebut ramai diperbincangkan setelah muncul dugaan adanya ASN atau PPPK yang mengikuti aksi dengan mengenakan pakaian dinas Pemerintah Kota Salatiga.
Di tengah polemik tersebut, Ketua Elbeha Barometer, Sri Hartono, menyampaikan dukungannya terhadap hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat secara damai. Menurutnya, kebebasan berekspresi merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi dan harus dihormati sepanjang dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa ASN memiliki tanggung jawab kedinasan yang harus tetap dijaga, termasuk disiplin, integritas, profesionalitas, dan netralitas.
“Mendukung Aksi Kamisan bukan berarti mengabaikan aturan yang melekat pada aparatur negara. ASN memiliki kewajiban menjaga disiplin, integritas, serta memberikan keteladanan, baik dalam maupun di luar kedinasan,” demikian pandangan Sri Hartono.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa kebebasan menyampaikan pendapat dan kewajiban aparatur negara merupakan dua hal yang perlu ditempatkan secara proporsional.
Hak menyampaikan aspirasi tetap harus dihormati. Di sisi lain, penggunaan atribut kedinasan dan kepatuhan terhadap aturan ASN juga perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan persepsi bahwa suatu kegiatan masyarakat mewakili sikap resmi institusi pemerintah.
Karena itu, penanganan melalui Inspektorat diharapkan dapat berjalan secara objektif, transparan, dan mengedepankan klarifikasi terhadap fakta yang sebenarnya.
Masyarakat pun diharapkan tidak terburu-buru memberikan penilaian sebelum seluruh proses pemeriksaan selesai. Dengan demikian, persoalan ini dapat diselesaikan secara bijaksana tanpa mengurangi penghormatan terhadap demokrasi maupun kewibawaan aparatur pemerintahan.
iTime.id — Mengedepankan fakta, menjaga keseimbangan, dan menyuarakan kepentingan publik.
(Reina)
About the Author
