ITIME.id .Jakarta, 12 November 2026 — Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional kembali menjadi sorotan publik. Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap sejumlah fakta hasil penyidikan, termasuk dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam rangkaian perkara tersebut.
Pengungkapan itu disampaikan Suyudi saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya, Suyudi menyebut Listyo Sigit diduga berperan sebagai pihak yang memberikan perintah sekaligus menentukan sasaran penyadapan. Perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui aplikasi WhatsApp kepada pejabat yang menangani bagian monitoring.
Tidak hanya itu, Listyo Sigit juga disebut sebagai end user, yakni pihak yang diduga menerima hasil akhir penyadapan.
Menurut keterangan Kapolri, hasil penyidikan mengungkap adanya dugaan alur penyampaian informasi hasil penyadapan secara berjenjang hingga diteruskan kepada pihak yang disebut sebagai penerima akhir.
Empat Orang Ditetapkan sebagai Tersangka
Dalam perkara ini, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka, yakni:
- Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
- Irjen Slamet Uliandi.
- Irjen Eko Hadi Santoso.
- Ahrie Sonta Nasution.
Masing-masing diduga memiliki peran berbeda dalam rangkaian aktivitas penyadapan tersebut, mulai dari pemberian perintah, persetujuan pelaksanaan, pengelolaan monitoring hingga penyampaian hasil penyadapan.
Kapolri juga memaparkan bahwa sasaran penyadapan diduga tidak hanya terbatas pada Presiden Prabowo Subianto, tetapi mencakup sejumlah pejabat pemerintahan, anggota DPR, tokoh politik, gubernur, Kapolda, hingga sejumlah pihak dari kalangan masyarakat.
Meski demikian, daftar sasaran tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa pihak-pihak yang disebut turut terlibat dalam tindak pidana.
Ujian Besar Penegakan Hukum dan Kepercayaan Publik
Terungkapnya dugaan penyadapan ilegal ini menjadi perhatian serius karena menyangkut persoalan kewenangan, perlindungan privasi, serta batas-batas penggunaan teknologi oleh aparat penegak hukum.
Penyadapan dalam penegakan hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, kewenangan yang sah, serta prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jika dugaan penyalahgunaan kewenangan tersebut terbukti melalui proses hukum, persoalan ini bukan sekadar pelanggaran prosedur, melainkan juga menyangkut kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Publik tentu berharap pengusutan perkara ini dilakukan secara transparan, objektif, dan tidak tebang pilih. Siapa pun yang terbukti melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku.
Di sisi lain, hak setiap tersangka untuk memperoleh proses peradilan yang adil dan asas praduga tak bersalah tetap harus dihormati.
Penegakan hukum tidak boleh hanya terlihat tegas di hadapan masyarakat, tetapi juga harus berani menguji dan mengawasi kewenangan di dalam institusinya sendiri.
iTime.id — Mengawal Informasi, Menjaga Kepercayaan Publik.
(Reina)
About the Author
