ITIME.id .JAKARTA —13 November 2026 . Nama Komjen Pol Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si. menjadi sorotan publik setelah dipercaya memimpin sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution yang berujung pada putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Sidang yang berlangsung di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026), tersebut menjadi perhatian luas karena menyangkut perkara serius yang menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian.
Di balik perannya sebagai ketua komisi, Rudi Darmoko memiliki rekam jejak pendidikan dan perjalanan karier yang cukup panjang di institusi Polri.
Ia merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1993 dan dikenal sebagai peraih penghargaan Adhi Makayasa, predikat bagi lulusan terbaik Akpol. Prestasi tersebut menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan pengabdiannya di kepolisian.
Sepanjang kariernya, Rudi pernah menduduki sejumlah jabatan strategis, mulai dari Kapolres Cilacap, Karo SDM Polda Jawa Tengah, Karo SDM Polda Metro Jaya, Wakapolda Sulawesi Utara, Kasespim Lemdiklat Polri, hingga Kapolda Nusa Tenggara Timur. Pada 2026, ia dipercaya menjabat sebagai Kepala Lemdiklat Polri dengan pangkat Komisaris Jenderal.
Sidang Etik yang Menjadi Perhatian Publik
Dalam sidang etik terhadap Irjen Ahrie Sonta, Komjen Rudi Darmoko bertindak sebagai Ketua Komisi. Persidangan tersebut berlangsung sekitar 11 jam, mulai pukul 09.00 WIB hingga malam hari.
Majelis KKEP kemudian menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Ahrie Sonta terkait pelanggaran kode etik dalam perkara dugaan penyalahgunaan akses teknologi Polri untuk melakukan penyadapan yang tidak sesuai prosedur.
Namun, proses tersebut masih memiliki tahapan lanjutan. Ahrie Sonta menyatakan mengajukan banding atas putusan tersebut sesuai haknya sebagai anggota yang menjalani sidang etik.
Integritas dan Profesionalisme Menjadi Sorotan
Peristiwa ini kembali mengingatkan bahwa jabatan dan pangkat bukanlah alasan bagi siapa pun untuk berada di atas aturan.
Dalam institusi penegak hukum, kedisiplinan, tanggung jawab, integritas, serta kepatuhan terhadap prosedur merupakan prinsip yang harus dijaga oleh setiap anggota tanpa terkecuali.
Kepemimpinan Komjen Rudi Darmoko dalam sidang tersebut menjadi bagian dari proses penegakan kode etik internal Polri yang kini mendapat perhatian masyarakat luas.
Publik tentu berharap setiap proses penegakan hukum dan kode etik dapat berjalan secara transparan, profesional, objektif, serta menjunjung tinggi prinsip keadilan.
Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian tidak hanya dibangun melalui kewenangan dan kekuasaan, tetapi juga melalui keteladanan, keberanian menegakkan aturan, dan kesediaan mempertanggungjawabkan setiap tindakan.
iTime.id — Mengawal Informasi, Menjaga Kepercayaan Publik.
(Reina)
About the Author
