ITIME.id . BANDUNG 13 November 2026 Praktik percaloan tenaga kerja dan pungutan liar (pungli) dalam proses perekrutan kembali menjadi perhatian serius. Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto memerintahkan seluruh jajaran Polri untuk bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang memanfaatkan kebutuhan masyarakat akan pekerjaan demi keuntungan pribadi.
Instruksi tersebut disampaikan saat peluncuran program Polisi Peduli Pengangguran (Poliran) di Bandung, Rabu (11/11/2026).
Kapolri meminta Kabareskrim dan seluruh Kapolda bergerak melakukan pengungkapan serta penindakan terhadap praktik percaloan, baik yang beroperasi di luar maupun di dalam lingkungan perusahaan.
Ia juga mengimbau masyarakat agar tidak takut melaporkan apabila menemukan dugaan praktik percaloan atau pungutan liar dalam proses penerimaan tenaga kerja.
Menurut Kapolri, kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pekerjaan tidak boleh dijadikan kesempatan bagi oknum tertentu untuk meminta uang, menjanjikan kelulusan, atau mengambil keuntungan secara tidak sah.
Poliran, Upaya Membuka Akses Lapangan Kerja
Selain penindakan, Polri melalui program Poliran berupaya mengambil bagian dalam membantu masyarakat memperoleh kesempatan kerja.
Program ini dirancang untuk mempertemukan para pencari kerja dengan peluang pekerjaan melalui kerja sama berbagai pihak.
Kapolri menilai persoalan pengangguran bukan hanya menyangkut ekonomi keluarga, tetapi juga memiliki hubungan dengan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).
Keluarga yang memiliki penghasilan dan kehidupan lebih sejahtera dinilai menjadi salah satu fondasi terciptanya lingkungan yang aman dan kondusif.
Berdasarkan data BPS Agustus 2024 yang dikutip dalam pemberitaan tersebut, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 7,38 juta orang.
Karena itu, Polri berharap Poliran dapat menjadi salah satu langkah nyata untuk membantu memperluas akses masyarakat terhadap kesempatan kerja.
Jangan Berhenti pada Seremonial
Kapolri menegaskan bahwa Poliran tidak boleh hanya menjadi kegiatan seremonial atau sekadar program di atas kertas.
Jajaran Polri diminta mengawal pendataan pencari kerja secara akurat, sekaligus memantau proses penyaluran tenaga kerja hingga masyarakat benar-benar mendapatkan pekerjaan.
Langkah ini menjadi penting agar program tersebut memberikan manfaat nyata, terutama bagi masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh pekerjaan.
Upaya pemberantasan calo kerja dan pungli juga diharapkan mampu membangun proses perekrutan yang lebih transparan, adil, dan bebas dari praktik penyalahgunaan kesempatan.
Pekerjaan adalah harapan bagi banyak keluarga. Jangan biarkan harapan itu diperjualbelikan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.
Masyarakat diharapkan berani melapor apabila menemukan indikasi praktik percaloan maupun pungutan liar, sehingga kesempatan kerja dapat diperoleh melalui proses yang jujur dan bermartabat.
Redaksi iTime.id (Reina)
About the Author
