ITIME.id .BALI –14 November 2026 . Pemerintah melalui jajaran Imigrasi Bali mengambil tindakan tegas terhadap seorang warga negara asing (WNA) asal Amerika Serikat berinisial SR (34), yang akhirnya dideportasi setelah diketahui memasarkan sebidang tanah seluas 54 are di kawasan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali.
Pendeportasian tersebut dilakukan melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Badung, pada Kamis (12/11/2026) pukul 21.20 WITA.
Kasus ini bermula dari beredarnya sebuah video promosi lahan di media sosial Facebook pada akhir Juli 2026. Dalam video berbahasa Inggris tersebut, SR terlihat menawarkan tanah dengan panorama pegunungan Kintamani kepada calon investor maupun pengembang vila dan hotel.
Unggahan tersebut kemudian menjadi perhatian masyarakat dan memunculkan pertanyaan mengenai kewenangan serta legalitas aktivitas pemasaran tanah yang dilakukan oleh warga negara asing di Indonesia.
Menindaklanjuti informasi tersebut, petugas Imigrasi Denpasar melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap aktivitas SR. Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa kegiatan yang bersangkutan tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal selama berada di Indonesia.
Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Denpasar, R. Haryo Sakti, menjelaskan bahwa tindakan deportasi merupakan bagian dari penegakan hukum keimigrasian.
Tindakan tersebut mengacu pada Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang memberikan kewenangan kepada pejabat Imigrasi untuk menjatuhkan tindakan administratif terhadap orang asing yang melakukan kegiatan berbahaya atau patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum, maupun tidak menaati peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan bahwa pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitas warga negara asing di Bali akan terus diperkuat.
Menurutnya, setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib menghormati serta mematuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.
Menjaga Kedaulatan dan Kepastian Hukum
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa Bali bukan hanya destinasi wisata internasional, tetapi juga bagian dari wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki aturan hukum dan ketentuan tersendiri.
Kehadiran investor maupun wisatawan asing tentu diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perekonomian dan masyarakat lokal. Namun, setiap aktivitas usaha harus dilakukan sesuai perizinan dan ketentuan hukum Indonesia.
Penegakan aturan keimigrasian diharapkan mampu menciptakan kepastian hukum, melindungi kepentingan masyarakat, serta menjaga iklim investasi dan pariwisata Bali tetap tertib dan kondusif.
iTime.id – Kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban setiap orang tanpa memandang kewarganegaraan. Menghormati aturan negara tempat seseorang berada adalah bagian dari tanggung jawab bersama.
(Reina)
About the Author
