ITIME.id .SEMARANG –16 November 2026 . Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng) berhasil mengungkap 59 kasus tindak pidana di sektor minyak dan gas bumi (migas) serta mineral dan batu bara (minerba) selama periode Oktober hingga November 2026.
Dalam operasi tersebut, polisi mengamankan 79 tersangka dan menyita sejumlah barang bukti, mulai dari kendaraan yang diduga digunakan untuk penyalahgunaan BBM bersubsidi hingga alat berat dan tabung elpiji.
Pengungkapan ini menjadi langkah penting dalam upaya menyelamatkan kekayaan negara yang diperkirakan mencapai Rp50 miliar.
Berdasarkan keterangan dalam pengungkapan kasus, aparat menyita 67 kendaraan, 10 unit ekskavator, 59.359 liter solar, 3.860 liter Pertalite, serta 1.163 tabung elpiji.
Sejumlah pengungkapan juga dilakukan secara serentak oleh jajaran kepolisian di berbagai daerah di Jawa Tengah.
Di Kabupaten Batang, misalnya, polisi mengungkap penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan menyita 13.765 liter solar dan 1.191,5 liter Pertalite serta mengamankan 12 tersangka. Kerugian negara dalam kasus tersebut diperkirakan mencapai Rp847.226.940.
Sementara itu, operasi di wilayah Banyumas yang mencakup Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara berhasil mengamankan enam tersangka serta menyita 1.236 liter BBM bersubsidi. Kerugian negara dalam pengungkapan tersebut dilaporkan mencapai Rp1,4 miliar.
Di wilayah Surakarta dan sekitarnya, jajaran kepolisian juga mengungkap praktik penyalahgunaan BBM dengan modus modifikasi tangki kendaraan dan penjualan ilegal.
Dalam pengungkapan selama satu bulan tersebut, polisi menangkap delapan tersangka serta menyita 1.134 liter solar, 2.025 liter Pertalite, dan empat tabung elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram.
Lindungi Hak Masyarakat atas Energi Bersubsidi
Pengungkapan puluhan kasus tersebut menjadi pengingat bahwa BBM dan elpiji bersubsidi merupakan fasilitas negara yang diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak menerima.
Penyalahgunaan distribusi maupun penjualan ilegal bukan hanya berpotensi merugikan keuangan negara, tetapi juga dapat mengganggu ketersediaan energi bagi masyarakat kecil, pelaku usaha mikro, petani, dan sektor lain yang membutuhkan subsidi.
Karena itu, pengawasan distribusi BBM dan elpiji bersubsidi perlu terus diperkuat, disertai penegakan hukum yang konsisten terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Masyarakat juga diharapkan berperan aktif melaporkan dugaan penyimpangan distribusi energi bersubsidi kepada pihak berwenang.
Keberhasilan penindakan ini diharapkan tidak berhenti pada pengungkapan kasus semata, tetapi menjadi momentum untuk memperbaiki pengawasan agar subsidi negara benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan.
iTime.id – Salam Satu Pena.
(Reina)
