ITime.id .JAKARTA – 16 November 2026 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menghadirkan Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam persidangan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) nonaktif, Suhardiman Amby.
Perkembangan tersebut menjadi perhatian publik setelah muncul dugaan pemberian amplop dari Suhardiman Amby kepada Raja Juli Antoni. KPK menyatakan perkembangan fakta dan keterangan yang terungkap di persidangan akan menjadi bahan untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa penyidik masih mendalami dugaan aliran uang kepada sejumlah pihak di lingkungan Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Dugaan tersebut berkaitan dengan pengurusan izin pelepasan kawasan hutan di wilayah Kuansing.
KPK menegaskan, kemungkinan menghadirkan pihak-pihak terkait dalam persidangan akan bergantung pada kebutuhan pembuktian dan perkembangan perkara.
Sebelumnya, Raja Juli Antoni mengakui menerima sebuah amplop dari Suhardiman Amby saat pertemuan pada 2 Juni 2026. Namun, Raja Juli menyatakan tidak mengetahui isi amplop tersebut dan mengaku telah memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya.
Persoalan tersebut kemudian menjadi bagian dari perhatian KPK dalam menelusuri asal-usul pemberian, kronologi pengembalian, serta kemungkinan kaitannya dengan perkara yang sedang ditangani.
Perlu diketahui, perkara yang menjerat Suhardiman Amby juga berkaitan dengan dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) dan dugaan penerimaan gratifikasi lainnya.
Transparansi dan Pengawasan Publik
Perkembangan kasus ini kembali mengingatkan pentingnya integritas pejabat publik dalam menjalankan tugas pemerintahan. Setiap pemberian yang berpotensi berkaitan dengan jabatan perlu ditelusuri secara cermat sesuai ketentuan hukum.
Masyarakat tentu berharap KPK dapat mengungkap perkara ini secara transparan, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Jika terdapat pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan, proses pemeriksaan hendaknya dilakukan sesuai prosedur tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.
Pada akhirnya, persidangan diharapkan mampu memberikan kejelasan mengenai fakta hukum, asal-usul aliran dana, serta tanggung jawab masing-masing pihak.
iTime.id – Mengawal Informasi, Menjaga Kepercayaan Publik.
#KPK #RajaJuliAntoni #SuhardimanAmby #BupatiKuansing #Korupsi #Persidangan #Gratifikasi #iTimeid
(Reina)
