ITIME.id –Salatiga 22 November 2026 .Tanah warisan bukan sekadar aset keluarga, melainkan juga bagian dari hak seluruh ahli waris yang harus dilindungi. Ketika tanah peninggalan orang tua dijadikan jaminan pinjaman ke bank tanpa persetujuan pihak-pihak yang berhak, persoalan hukum dan potensi konflik keluarga dapat muncul.
Di Bangka Belitung, tanah perkebunan lada, karet, maupun sawit kerap menjadi aset peninggalan keluarga. Dalam kondisi tertentu, kebutuhan modal usaha, pendidikan, atau kebutuhan ekonomi lainnya mendorong salah satu anggota keluarga menggunakan sertifikat tanah warisan sebagai agunan.
Namun, ada satu hal penting yang tidak boleh diabaikan: siapa sebenarnya yang berwenang menjaminkan tanah tersebut?
Secara hukum, hak atas harta peninggalan pewaris beralih kepada ahli waris sebagaimana diatur dalam Pasal 833 KUHPerdata. Karena itu, ketika tanah masih menjadi harta warisan bersama, tindakan menjaminkannya harus memperhatikan hak dan persetujuan seluruh pihak yang berhak.
Persoalan dapat menjadi semakin rumit ketika sertifikat masih tercatat atas nama pewaris yang telah meninggal dunia. Administrasi pertanahan yang belum diperbarui tidak serta-merta menghilangkan hak para ahli waris.
Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mengatur bahwa pemberi hak tanggungan harus mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap objek yang dijaminkan.
Artinya, keberadaan sertifikat saja tidak cukup. Keabsahan kewenangan pihak yang menjaminkan tanah juga harus diperiksa.
Risiko sengketa tersebut dapat berdampak kepada keluarga maupun pihak perbankan. Oleh sebab itu, pemeriksaan dokumen waris, status kepemilikan, serta persetujuan para pihak yang berhak menjadi bagian penting sebelum suatu tanah warisan digunakan sebagai jaminan kredit.
Pada akhirnya, tanah warisan memang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kebutuhan ekonomi keluarga. Namun, pemanfaatannya harus dilakukan dengan tertib administrasi, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak seluruh ahli waris.
Jangan sampai niat membantu perekonomian keluarga justru menjadi awal perselisihan antarsaudara dan berujung pada proses hukum yang panjang.
Kepastian hukum bukan hanya tentang selembar sertifikat, melainkan juga tentang kejelasan hak, kewenangan, dan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan.
Penulis: Muhammad Rizki Arifin
Universitas Bangka Belitung
