ITime.id – Nasional 28 November 2025 .
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan sejatinya dirancang untuk memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapatkan akses pelayanan kesehatan yang layak. Namun, dalam praktiknya, pelayanan BPJS kerap menjadi polemik, terutama ketika peserta membutuhkan layanan secara mendesak.
Sejumlah masyarakat menilai bahwa proses pelayanan sering kali tidak sejalan dengan harapan. Mulai dari antrean panjang di rumah sakit, persyaratan administrasi yang dianggap berbelit, hingga perbedaan interpretasi antara fasilitas kesehatan dan BPJS mengenai status kepesertaan maupun jenis layanan yang dapat ditanggung.
Salah satu keluhan terbanyak yang muncul dari masyarakat adalah lamanya proses antrean, baik dalam pengambilan nomor layanan, poli, maupun tindakan lanjutan seperti rawat inap. Meski BPJS telah mendorong digitalisasi melalui aplikasi Mobile JKN, belum semua fasilitas kesehatan mampu mengimbangi sistem digital tersebut secara efektif.
Tidak sedikit pasien yang mengaku harus datang ke rumah sakit sejak dini hari hanya untuk memastikan mendapatkan nomor antrean. Kondisi ini memperkuat persepsi bahwa pelayanan BPJS masih jauh dari efisien.
Polemik juga muncul terkait perbedaan kebijakan antara BPJS dan pihak rumah sakit. Ada kasus ketika dokter memberikan rekomendasi pemeriksaan tertentu, namun tidak semua tindakan dapat langsung dijamin BPJS karena prosedur rujukan yang ketat. Hal inilah yang sering menimbulkan kebingungan hingga membuat keluarga pasien merasa dipersulit.
Beberapa pasien juga mengeluhkan ketidaksesuaian informasi antara petugas BPJS, fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP), dan rumah sakit rujukan. Situasi ini memperpanjang proses layanan di saat masyarakat membutuhkan tindakan cepat.
Di tengah kritik yang mengalir, BPJS Kesehatan menegaskan bahwa mereka terus melakukan perbaikan sistem, termasuk memperkuat kerja sama dengan rumah sakit, meningkatkan pengawasan layanan, serta memperluas edukasi kepada peserta agar memahami prosedur dan haknya.
BPJS juga menekankan bahwa sebagian besar polemik terjadi bukan karena niat mempersulit, tetapi akibat kurangnya sinkronisasi data, keterbatasan fasilitas rumah sakit, serta tingginya volume peserta yang dilayani.
Pada akhirnya, masyarakat berharap BPJS Kesehatan dapat memberikan pelayanan yang lebih manusiawi, cepat, dan tidak mempersulit, terutama ketika kondisi kesehatan sedang darurat. Dengan jumlah peserta yang terus meningkat setiap tahun, BPJS diharapkan mampu bertransformasi menjadi layanan publik yang benar-benar menjadi sandaran di saat paling dibutuhkan.
Meski polemik terus bermunculan, banyak pihak tetap berharap perbaikan sistem yang lebih efektif dapat segera terwujud, sehingga BPJS benar-benar menjadi jaminan kesehatan yang dapat diandalkan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Reina
About the Author
