ITime.id – Jakarta. 29 November 2025
Sorotan publik terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menguat. Kali ini, perhatian banyak tertuju pada sejumlah anggota DPR yang berasal dari kalangan artis, yang dinilai belum mampu menunjukkan performa optimal sebagai wakil rakyat. Kritik bermunculan dari berbagai kelompok masyarakat sipil, akademisi, hingga aktivis politik yang menilai bahwa popularitas tidak cukup untuk menjalankan fungsi legislatif secara efektif.
Sejumlah pengamat menilai beberapa anggota DPR dari kalangan selebritas masih terbebani stigma bahwa mereka masuk parlemen hanya bermodalkan ketenaran. Minimnya laporan kinerja, jarangnya intervensi substantif dalam rapat-rapat, serta absensi dalam agenda pembahasan RUU menjadi alasan kritik menguat.
Akademisi politik dari Universitas Nusantara, Dr. R. Prasetyo, mengatakan bahwa peran legislator tidak bisa dijalankan sekadar dengan modal pengenalan publik.
“Artis memiliki keunggulan dalam popularitas, tetapi kinerja legislatif menuntut disiplin, pemahaman regulasi, serta kemampuan berdebat. Ketika itu tidak terlihat, tentu publik mempertanyakan efektivitas mereka,” ujarnya.
Beberapa LSM menyoroti pola kehadiran sejumlah anggota DPR dari kalangan artis yang dinilai tidak konsisten. Data resmi memang belum dipublikasikan secara lengkap kepada publik, namun rangkuman berbagai rapat menunjukkan ada nama-nama selebritas yang jarang terdengar memberikan pandangan kritis.
Koordinator Jaringan Demokrasi Rakyat (JDR), Mega Kurniasari, menyebut bahwa masyarakat kini semakin sensitif terhadap performa wakilnya.
“Ketika anggota DPR berasal dari kalangan artis, perhatian publik lebih besar. Sayangnya, ekspektasi tersebut tidak selalu diimbangi dengan kontribusi nyata dalam legislasi dan pengawasan. Ketidakhadiran dalam rapat penting adalah keluhan paling banyak,” jelasnya.
Melihat situasi ini, berbagai organisasi masyarakat sipil kembali mendesak DPR memperkuat evaluasi internal. Mekanisme pengawasan kinerja anggota harus lebih transparan, termasuk laporan kehadiran, partisipasi dalam penyusunan RUU, hingga sikap-sikap resmi anggota dalam kebijakan tertentu.
“Ini bukan soal artis atau bukan artis. Ini soal tanggung jawab. Namun karena mereka figur publik, maka akuntabilitasnya semestinya lebih tinggi dari rata-rata,” kata Mega.
Meski kritik meluas, beberapa legislator dari latar belakang hiburan dinilai memiliki inisiatif positif, terutama dalam membahas isu pekerja seni, pendidikan budaya, hingga perlindungan sosial. Namun fakta tersebut sering tenggelam karena dominasi kritik terhadap mereka yang dianggap tidak aktif atau tidak memahami isu kompleks negara.
“Ada artis yang bekerja keras di parlemen, namun ada pula yang nyaris tidak terdengar suaranya. Publik kini semakin bisa membedakan mana yang benar-benar bekerja dan mana yang sekadar hadir di pemilu,” ujar Prasetyo.
Di tengah menurunnya kepercayaan publik terhadap wakil rakyat, masyarakat menegaskan bahwa DPR harus memastikan seluruh anggotanya—baik dari jalur profesional, akademisi, maupun artis—memiliki kapasitas dan komitmen yang sama dalam bekerja.
“DPR bukan tempat mencari sorotan kamera. DPR adalah tempat merumuskan masa depan bangsa. Jadi siapa pun yang duduk di sana harus siap bekerja dan siap menghadapi kritik,” tegas Mega.
Gelombang kritik ini menunjukkan bahwa publik kini semakin kritis dan selektif dalam menilai wakilnya. Mereka tidak lagi puas dengan popularitas semata. Yang dibutuhkan adalah hasil kerja, kedisiplinan, dan keberanian memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Dengan sorotan yang semakin kuat, tekanan publik diperkirakan akan mendorong adanya peningkatan kinerja—atau justru memperlihatkan siapa saja yang tidak sanggup mengemban tanggung jawab sebagai wakil rakyat.
Reina
About the Author
