Wafatnya Haji Salam Jadi Pelajaran Berharga Bagi Proses Penegakan Hukum di Indonesia

Itime.JAKARTA 23 Januari 2026 . Kasus wafatnya mantan pejabat tinggi negara Haji Salam telah menimbulkan berbagai diskusi dan refleksi di kalangan masyarakat serta dunia hukum. Banyak pihak menyatakan bahwa peristiwa ini menjadi pelajaran berharga yang harus dijadikan dasar untuk memperbaiki dan memperkuat proses penegakan hukum di Indonesia, terutama terkait dengan kasus-kasus yang melibatkan figur publik.

Kasus yang Menimbulkan Perhatian Luas

Haji Salam, yang pernah menjabat pada instansi pemerintah strategis, meninggal dunia pada hari Selasa (20/01/2026) saat tengah menjalani proses hukum terkait dengan kasus dugaan korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang telah berlangsung selama lebih dari setahun. Kasus ini sejak awal telah menarik perhatian publik karena melibatkan skala yang cukup besar dan dampak yang dirasakan oleh masyarakat.

Sebelum wafatnya, proses hukum terhadapnya telah melalui beberapa tahap, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga sidang di pengadilan. Meskipun proses hukum harus dihentikan karena faktor kematian, kasus ini telah membuka berbagai pertanyaan terkait efektivitas, transparansi, dan kecepatan proses penegakan hukum di negara ini.

Pelajaran Utama untuk Perbaikan Sistem Hukum

Ketua Komisi III DPR RI yang menangani urusan hukum dan hak asasi manusia, Bapak Mahfud Santoso, menyatakan bahwa wafatnya Haji Salam harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi mendalam terhadap sistem penegakan hukum Indonesia.

“Kematian seorang tersangka atau terdakwa tidak menghapuskan makna dari proses hukum yang telah berjalan. Sebaliknya, ini menjadi pelajaran berharga bahwa kita perlu memperbaiki beberapa aspek dalam sistem hukum kita, mulai dari efisiensi proses penyidikan hingga transparansi dalam setiap tahapan penegakan hukum,” ujar Mahfud dalam konferensi pers di Gedung DPR RI.

Beberapa pelajaran yang dapat diambil antara lain:

Percepatan proses hukum: Pentingnya menyelesaikan kasus-kasus hukum dalam waktu yang wajar agar keadilan dapat segera diraih, baik bagi pihak yang bersangkutan maupun masyarakat.
Perhatian terhadap kesehatan tersangka/terdakwa: Pentingnya menjamin akses terhadap perawatan kesehatan yang layak bagi setiap orang yang sedang menjalani proses hukum, sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.
Transparansi informasi: Perlu adanya komunikasi yang jelas dan transparan kepada masyarakat mengenai perkembangan kasus, terutama yang memiliki dampak luas terhadap publik.
Kesinambungan proses hukum: Meskipun figur utama dalam kasus telah wafat, perlu ada langkah untuk memastikan bahwa akibat dari tindakan yang dilakukan dapat ditindaklanjuti, termasuk dalam hal pemulihan kerugian negara atau masyarakat.

Masyarakat Harap Sistem Hukum Lebih Efektif

Reaksi dari masyarakat terhadap peristiwa ini juga menunjukkan harapan akan perbaikan sistem penegakan hukum. Beberapa aktivis masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang fokus pada isu hukum dan anti korupsi menyampaikan bahwa kasus ini harus menjadi pemicu perubahan yang nyata.

“Kita berharap bahwa dari peristiwa ini, pemerintah dan lembaga hukum dapat mengambil langkah konkret untuk memperkuat institusi penegakan hukum, meningkatkan profesionalisme aparatur hukum, serta memastikan bahwa tidak ada seorangpun yang berada di atas hukum,” ujar Siti Aisyah, Ketua LSM Advokasi Keadilan Indonesia.

Selain itu, banyak pihak juga menekankan pentingnya memastikan bahwa proses hukum tetap berjalan dengan adil, objektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, tanpa terpengaruh oleh faktor eksternal maupun status sosial dari pihak yang bersangkutan.

Pemerintah Komitmen Perbaiki Sistem Penegakan Hukum

Menteri Hukum dan HAM, Bapak Yuda Halim, menyatakan bahwa pemerintah memiliki komitmen yang kuat untuk terus memperbaiki sistem penegakan hukum di Indonesia. Menurutnya, berbagai langkah reformasi telah dan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.

“Kita akan melakukan evaluasi terhadap proses kasus yang telah berjalan dan mengambil pelajaran yang relevan untuk perbaikan di masa depan. Reformasi birokrasi hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pembaruan regulasi yang ada menjadi bagian dari upaya kita untuk menciptakan sistem hukum yang lebih baik,” jelas Menteri Yuda.

Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan terus mendukung kerja lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI), dan Mahkamah Agung dalam menjalankan tugasnya dengan profesional dan berintegritas.

Keadilan Harus Tetap Dijamin Bagi Semua

Pada akhirnya, banyak pihak menyepakati bahwa meskipun proses hukum terhadap Haji Salam harus dihentikan karena wafatnya, nilai-nilai keadilan tetap harus ditegakkan. Kasus ini harus menjadi pengingat bahwa sistem hukum harus mampu menjamin keadilan bagi semua orang, serta menjadi alat yang efektif untuk menjaga keutuhan negara dan kepentingan masyarakat luas.

“Kita tidak bisa membiarkan kasus ini hanya menjadi sejarah tanpa ada pembelajaran yang diambil. Semoga dengan pelajaran dari peristiwa ini, Indonesia dapat memiliki sistem penegakan hukum yang lebih kuat, adil, dan dipercaya oleh seluruh rakyat,” pungkas Mahfud Santoso.

(Reina)