Itime portal. MUARA ENIM — Bau menyengat praktik tambang batu bara ilegal kembali menampar wajah penegakan hukum di Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Aktivitas haram yang disebut-sebut berlangsung di Desa Keban Agung itu tak lagi sembunyi, ia beroperasi terang-terangan, seolah hukum hanya pajangan tanpa taring.
Di tengah hiruk-pikuk alat berat yang menggali perut bumi tanpa izin, publik dibuat bertanya keras: siapa yang bermain di balik layar hingga praktik ini begitu percaya diri melenggang?
Informasi yang beredar di masyarakat menyebut dua nama mencuat sebagai aktor kunci. Sosok berinisial Jack dari kesatuan yang disebut-sebut “Intelebong”, bersama Ujang yang disebut mengendalikan aktivitas di lapangan. Keduanya diduga leluasa menggerakkan roda tambang ilegal tanpa hambatan berarti, seakan tak tersentuh hukum.
Yang lebih menggetarkan, isu keterlibatan oknum aparat mencuat ke permukaan. Nama-nama seperti Serka HN dan Serka CP yang dikaitkan dengan unsur intelijen, hingga Letda SD dan JN dari Batalyon 141 Muara Enim, ikut terseret dalam pusaran dugaan. Jika benar, ini bukan sekadar pelanggaran—ini pengkhianatan terhadap amanah negara.
Namun hingga kini, semua nama tersebut masih sebatas dugaan yang berkembang liar di tengah masyarakat. Belum ada klarifikasi resmi dari pihak-pihak terkait, dan kebenarannya menuntut pembuktian yang transparan dan tegas.
Di sisi lain, sorotan tajam mengarah ke aparat kepolisian. Polsek Lawang Kidul dan Polres Muara Enim dinilai belum menunjukkan gebrakan berarti.
Aktivitas ilegal terus berjalan, sementara penindakan seolah jalan di tempat. Isu tekanan dan rasa takut di lapangan pun mencuat, memperkeruh kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan kegelisahan yang kian memuncak.
“Kalau memang ada beking kuat, pantas saja tambang ini seperti kebal hukum. Tapi kami masyarakat kecil yang harus menanggung dampaknya,” ujarnya getir.
Kerusakan lingkungan kian meluas, ancaman keselamatan mengintai, dan potensi konflik sosial membesar. Namun ironisnya, aktivitas ilegal itu tetap berdenyut tanpa jeda.
Desakan publik pun menguat. Komando Daerah Militer (Kodam) II/Sriwijaya diminta turun tangan mengusut dugaan keterlibatan oknum aparat secara menyeluruh. Polisi Militer Daerah (Pomdam) Sriwijaya juga dituntut bertindak tegas, terbuka, dan tanpa kompromi jika pelanggaran benar terjadi.
“Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Kalau ada yang terlibat, sikat habis tanpa pandang bulu,” tegas warga lainnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian maupun institusi militer. Upaya konfirmasi masih terus dilakukan.
Kasus ini kembali menjadi tamparan keras: tambang ilegal di Sumatera Selatan bukan lagi sekadar persoalan lingkungan, tetapi sudah menyentuh urat nadi integritas aparat dan kewibawaan hukum. Jika dibiarkan, yang runtuh bukan hanya tanah tapi juga kepercayaan rakyat.
(Tim)
About the Author
