Itime |KUHP Baru Berlaku 2 Januari 2026: Hukuman Kerja Sosial untuk Pelanggaran Ringan Jadi Sorotan Viral

Itime. Jakarta,1Januari 2026 . Mulai 2 Januari 2026, Indonesia akan memasuki era baru dalam sistem pemidanaan dengan berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Salah satu poin yang paling marak dibahas dan viral di media sosial adalah pengenalan hukuman pidana kerja sosial untuk pelanggaran ringan, yang diharapkan mengurangi beban penjara dan lebih fokus pada rehabilitasi pelaku. 1

Aturan ini menjadi topik hangat setelah Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra menjelaskan bahwa hukuman kerja sosial akan diterapkan pada kasus-kasus dengan ancaman pidana di bawah lima tahun, seperti penghinaan ringan atau pelanggaran lalu lintas sederhana. 0 Bukan lagi harus dipenjara, pelaku bisa dihukum dengan kerja sosial, seperti membersihkan lingkungan atau membantu masyarakat, sebagai bentuk pertanggungjawaban yang lebih manusiawi.

Diskusi ini meledak di platform seperti X (sebelumnya Twitter), di mana netizen membagikan cerita pribadi tentang “pelanggaran hukum sehari-hari” yang kini bisa dihukum secara berbeda. Sebuah postingan dari akun @CPeradilan yang membahas penagihan hutang ilegal menjadi viral, mengingatkan bahwa intimidasi atau kekerasan dalam urusan perdata tetap merupakan pelanggaran hukum berat, meski KUHP baru lebih fleksibel untuk kasus ringan. 24 “Penghadangan di jalan bukan solusi, itu justru pidana,” tulis akun tersebut, yang mendapat ribuan interaksi.

Selain itu, isu pembayaran non-tunai juga ikut ramai. Kasus viral seperti toko roti yang menolak uang cash memicu perdebatan tentang Undang-Undang Mata Uang, di mana penolakan rupiah bisa dianggap pelanggaran. 25 Namun, Bank Indonesia menegaskan bahwa aturan ini tidak berarti wajib menerima cash di semua situasi, asal tidak menolak rupiah secara keseluruhan. 27 “Ini bukan ambiguitas hukum, tapi soal penegakan,” kata seorang netizen dalam thread yang dilihat jutaan kali.

Di tingkat internasional, kasus-kasus hukum viral seperti sidang Mahkamah Agung AS tentang atlet transgender dan hak senjata api juga ikut dibahas di Indonesia, terutama di kalangan aktivis hak asasi manusia. 11 “Ini bisa jadi inspirasi untuk reformasi hukum kita,” ujar seorang pengamat hukum di Jakarta.

Pemerintah menekankan bahwa KUHP baru ini adalah langkah maju untuk era pemidanaan yang lebih adil, dengan tiga UU pidana baru yang berlaku sekaligus. 7 Namun, kritik tetap ada: apakah implementasi akan efektif, atau justru menimbulkan kebingungan di lapangan? Netizen diharapkan lebih bijak, karena tidak semua yang viral otomatis pelanggaran etik atau hukum. 36

(Reina)