ITime..id. JAKARTA —20Agustus 2026 Persoalan pengelolaan sampah kembali menjadi sorotan. Di tengah meningkatnya volume sampah di sejumlah daerah, kehidupan para pemulung justru semakin tertekan. Penghasilan mereka disebut mengalami penurunan tajam, sementara keterbatasan armada pengangkut membuat sampah tidak selalu dapat segera dibawa ke tempat pemrosesan akhir (TPA).
Kondisi tersebut memunculkan kekhawatiran baru, bukan hanya dari sisi kebersihan lingkungan, tetapi juga menyangkut keberlangsungan ekonomi masyarakat yang menggantungkan hidup dari aktivitas memilah dan mengumpulkan sampah bernilai jual.
Informasi mengenai penghasilan pemulung yang anjlok hingga 759 persen menjadi perhatian. Angka tersebut menggambarkan betapa beratnya tekanan ekonomi yang dirasakan kelompok pekerja informal di sektor persampahan. Namun, angka tersebut perlu diklarifikasi berdasarkan data pembanding dan periode pengukuran agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Di sisi lain, persoalan pengangkutan sampah juga belum sepenuhnya teratasi. Keterbatasan maupun sulitnya operasional truk sampah membuat proses pengangkutan dari permukiman dan titik-titik penampungan menuju fasilitas pengolahan menjadi tidak optimal.
Jika kondisi ini berlangsung lama, tumpukan sampah berpotensi semakin banyak ditemukan di lingkungan masyarakat. Dampaknya bukan hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga dapat menimbulkan bau, pencemaran, serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan.
Kebijakan TPA Mendapat Kritik
Kebijakan pengolahan sampah di TPA juga mendapat kritik. Sejumlah pihak menilai pengelolaan sampah tidak seharusnya hanya berorientasi pada bagaimana sampah dibuang ke TPA, tetapi harus dimulai dari sumbernya.
Pemilahan sampah dari rumah tangga, penguatan bank sampah, pengolahan sampah organik, serta pemanfaatan kembali sampah anorganik dinilai menjadi bagian penting dari solusi jangka panjang.
Para pemulung sebenarnya memiliki peran strategis dalam rantai pengelolaan sampah. Mereka membantu memilah material yang masih memiliki nilai ekonomi sebelum sampah masuk ke tempat pembuangan. Karena itu, keberadaan mereka semestinya tidak dipandang sekadar sebagai bagian dari persoalan sampah, tetapi juga sebagai salah satu mata rantai ekonomi sirkular.
Kritik terhadap kebijakan TPA pun semakin kuat ketika persoalan pengangkutan dan pengolahan belum berjalan seimbang. TPA seharusnya menjadi bagian akhir dari sistem pengelolaan sampah, bukan satu-satunya tumpuan untuk menyelesaikan seluruh persoalan sampah perkotaan.
Perlu Solusi dari Hulu hingga Hilir
Pemerintah dinilai perlu memperkuat sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh, mulai dari pengurangan sampah di tingkat rumah tangga hingga pengolahan akhir.
Selain menambah dan memperbaiki armada pengangkut, pemerintah juga perlu memastikan fasilitas pengolahan sampah berfungsi optimal. Di saat bersamaan, pemulung dan pekerja sektor informal perlu mendapatkan perhatian agar perubahan sistem persampahan tidak justru menghilangkan sumber penghasilan mereka.
Persoalan sampah pada akhirnya bukan sekadar masalah kebersihan. Di balik tumpukan sampah terdapat persoalan ekonomi, lingkungan, kesehatan, hingga nasib masyarakat yang setiap hari bekerja memilah sampah untuk bertahan hidup.
Karena itu, kebijakan persampahan membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif. Pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, pengelola TPA, bank sampah, hingga pemulung perlu ditempatkan sebagai bagian dari satu sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
(Reina)
About the Author
