ITime.id .Salatiga 12 Seperti 2026:?Media bukan sekadar nama, domain, dan halaman berita. Media adalah ruang publik yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara benar, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, di tengah berkembangnya media online, muncul sorotan terhadap dugaan praktik penggunaan sejumlah media hanya untuk meminta penghapusan atau takedown pemberitaan tertentu, terutama berita yang berkaitan dengan suatu kasus atau persoalan yang sedang menjadi perhatian publik.
Praktik semacam ini patut menjadi perhatian bersama apabila pemberitaan tidak lagi ditempatkan sebagai produk jurnalistik, melainkan digunakan sebagai alat untuk kepentingan tertentu.
Dalam dunia digital, seseorang bahkan secara teknis dapat mengelola lebih dari satu media online. Persoalannya bukan terletak pada banyaknya media yang dimiliki, tetapi pada bagaimana media tersebut digunakan dan apakah setiap pemberitaan benar-benar memenuhi prinsip jurnalistik.
Jika sebuah media hanya muncul ketika dibutuhkan untuk membuat pemberitaan tertentu, kemudian digunakan untuk menekan pihak lain agar sebuah berita dihapus dari ruang publik, tentu hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai independensi dan tujuan media tersebut.
Lebih memprihatinkan lagi apabila keberadaan media hanya berlangsung singkat, kemudian tidak lagi aktif setelah kepentingan tertentu selesai. Fenomena semacam ini kerap menjadi bahan pembicaraan di tengah masyarakat dan memunculkan istilah seperti “media siluman” atau media yang muncul ketika sedang diperlukan.
Jangan Sampai Pers Menjadi Komoditas
Media online memang membutuhkan pendapatan untuk bertahan. Itu merupakan hal yang wajar.
Namun, ketika kepentingan ekonomi mulai mengalahkan prinsip jurnalistik, maka kepercayaan publik dapat menjadi taruhannya.
Pemberitaan seharusnya tidak dibuat untuk mengancam, menekan, ataupun menjadi alat tawar-menawar agar suatu informasi tertentu dihapus.
Sebaliknya, jika sebuah pemberitaan memang terbukti keliru, tidak berimbang, atau merugikan pihak tertentu, tersedia mekanisme jurnalistik dan hukum untuk melakukan koreksi, hak jawab, klarifikasi, maupun penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.
Takedown semestinya bukan menjadi komoditas.
Sebuah media yang profesional seharusnya berani mempertanggungjawabkan berita yang diterbitkannya sekaligus terbuka melakukan koreksi apabila memang terdapat kesalahan.
Sentilan untuk Oknum
Tidak ada masalah seseorang memiliki atau mengelola media online lebih dari satu, selama semuanya dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.
Yang menjadi persoalan adalah ketika media diduga hanya dijadikan instrumen untuk kepentingan tertentu—termasuk untuk membangun tekanan agar pemberitaan mengenai suatu kasus tidak lagi beredar.
Jika praktik seperti itu benar-benar terjadi, yang dipertaruhkan bukan hanya nama satu media.
Yang ikut dipertaruhkan adalah kepercayaan masyarakat terhadap dunia pers secara keseluruhan.
Karena itu, sudah waktunya publik semakin kritis. Bukan hanya melihat apakah sebuah situs memiliki nama media, logo, dan halaman berita, tetapi juga mempertanyakan rekam jejak, konsistensi pemberitaan, transparansi pengelolaan, serta kepatuhan terhadap prinsip jurnalistik.
Pada akhirnya, media bukan alat untuk menghapus jejak sebuah persoalan. Media seharusnya menjadi sarana untuk menghadirkan informasi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Dan bagi siapa pun yang menjadikan media sebagai alat kepentingan pribadi, ada satu sentilan sederhana:
Jangan sampai banyaknya nama media justru membuat publik bertanya, mana yang benar-benar menjalankan pers dan mana yang hanya muncul ketika sedang diperlukan.
(Reuna)
About the Author
