ITIME.id .SAMPANG, — 21 Oktober 2016 .Kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah wilayah Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan, menjadi sorotan Anggota DPR RI Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dari Daerah Pemilihan Jawa Timur XI, H. Slamet Ariyadi.
Ia mendesak PT Pertamina Patra Niaga segera mengevaluasi mekanisme delivery order (DO) dan mempercepat pengiriman BBM ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang mengalami gangguan pasokan.
Desakan tersebut menyusul munculnya antrean panjang kendaraan dan laporan kekosongan stok BBM di sejumlah SPBU. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat mobilitas masyarakat hingga mengganggu aktivitas ekonomi warga yang bergantung pada ketersediaan bahan bakar.
“Kelangkaan BBM di sejumlah wilayah Madura harus segera diatasi. Pertamina perlu memastikan distribusi berjalan lancar dan DO untuk setiap SPBU disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” ujar Slamet, Rabu (21/10/2026).
Menurutnya, persoalan distribusi BBM tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Pertamina perlu memastikan alokasi pasokan dan jadwal pengiriman sesuai kebutuhan riil di masing-masing wilayah agar masyarakat tidak terus dirugikan akibat antrean panjang maupun kekosongan stok.
Bangkalan dan Pamekasan Dilaporkan Terdampak
Gangguan pasokan BBM dilaporkan terjadi di Kabupaten Bangkalan dan Pamekasan. Di Bangkalan, kekosongan BBM bersubsidi di sejumlah SPBU berdampak pada mobilitas masyarakat, termasuk aktivitas angkutan umum.
Sementara itu, di Pamekasan, antrean kendaraan dilaporkan terjadi di beberapa SPBU. Kondisi tersebut dikaitkan dengan keterlambatan pengiriman dan pengurangan alokasi DO.
Laporan media pada 20 Oktober 2026 menyebutkan Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah menyurati Pertamina Patra Niaga untuk meminta penjelasan terkait keterlambatan pasokan. Adapun hasil pemantauan pemerintah daerah di Pamekasan mengidentifikasi sejumlah persoalan yang perlu ditindaklanjuti, mulai dari keterlambatan pengiriman hingga dugaan ketidaktertiban administrasi penyaluran BBM bersubsidi.
Menanggapi situasi tersebut, Slamet meminta Pertamina melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, termasuk kecukupan alokasi, ketepatan jadwal pengiriman, serta kebutuhan BBM di setiap SPBU.
“Antrean panjang di SPBU menunjukkan adanya persoalan yang harus segera dievaluasi. Jangan sampai masyarakat, pengemudi angkutan umum, nelayan, petani, dan pelaku usaha kecil menjadi pihak yang paling dirugikan,” tegasnya.
Mekanisme DO Diminta Dievaluasi
Slamet menilai mekanisme DO harus disusun berdasarkan kebutuhan aktual di lapangan, bukan semata-mata berdasarkan ketersediaan pasokan secara keseluruhan.
Menurutnya, Pertamina perlu memastikan alokasi BBM antardaerah berlangsung secara proporsional. Dengan demikian, tidak terjadi ketimpangan pasokan yang menyebabkan satu wilayah mengalami kekosongan stok sementara kebutuhan masyarakat tetap tinggi.
Karakteristik Madura sebagai wilayah kepulauan juga harus menjadi pertimbangan dalam perencanaan distribusi. Faktor jarak, akses, dan ketepatan waktu pengiriman dinilai perlu diperhitungkan agar pasokan dapat tiba sesuai kebutuhan.
“Pertamina harus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan pengelola SPBU. Setiap kendala distribusi harus segera ditangani agar tidak terjadi kekosongan stok dan antrean panjang,” ujarnya.
Ia juga mendorong adanya evaluasi berkala terhadap pola konsumsi dan kebutuhan BBM di masing-masing wilayah. Langkah tersebut dinilai penting untuk menentukan penyesuaian alokasi sekaligus mengantisipasi lonjakan permintaan.
Antrean BBM Berpotensi Hambat Ekonomi Warga
Slamet mengingatkan, gangguan pasokan BBM bukan sekadar persoalan operasional SPBU. Jika berlangsung berkepanjangan, kondisi tersebut dapat berdampak pada berbagai sektor, mulai dari transportasi, distribusi barang, pertanian, perikanan, hingga usaha mikro dan kecil.
Masyarakat yang harus menghabiskan waktu untuk mengantre atau mencari SPBU dengan stok tersedia juga berpotensi menanggung kerugian waktu dan biaya tambahan.
Karena itu, ia meminta Pertamina segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan pasokan, sekaligus memastikan distribusi berjalan stabil dan merata di seluruh wilayah Madura.
Di sisi lain, Slamet mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Ia mengingatkan bahwa pembelian berlebihan maupun penimbunan justru dapat memperburuk kondisi pasokan.
“Masyarakat kami minta tidak melakukan pembelian berlebihan atau penimbunan. Namun, pada saat yang sama, Pertamina harus memastikan pasokan tersedia secara cukup dan merata agar masyarakat tidak panik,” katanya.
Slamet berharap percepatan pengiriman dan evaluasi mekanisme DO segera dilakukan, terutama di wilayah Bangkalan dan Pamekasan yang dilaporkan mengalami gangguan pasokan.
Ia menegaskan, kepastian ketersediaan BBM merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Oleh sebab itu, koordinasi lintas pihak dan langkah penanganan yang terukur diperlukan agar distribusi kembali normal, antrean panjang dapat diatasi, dan aktivitas ekonomi masyarakat Madura tidak terus terganggu.
(Hasan)
About the Author
