iTime.id — Jakarta —10 November 2026 . Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Kumham Imipas), Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan bahwa kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto kini mengarah pada dugaan tindak pidana makar.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026). Ia menjelaskan, pada tahap awal, perkara tersebut ditangani menggunakan ketentuan hukum terkait penyadapan dan intersepsi elektronik.
Namun, berdasarkan perkembangan yang disampaikan, penyelidikan perkara tersebut dinilai tidak lagi sebatas persoalan penyadapan biasa.
Yusril menegaskan bahwa untuk mengarah pada dugaan makar, tetap diperlukan alat bukti yang memadai sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurutnya, penyadapan yang diduga menyasar kepala negara memiliki dimensi persoalan yang berbeda dibandingkan penyadapan terhadap masyarakat umum. Karena itu, perkara tersebut perlu ditangani secara serius dengan memperhatikan aspek keamanan negara serta perlindungan terhadap kepala negara.
Meski demikian, penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana makar harus didasarkan pada fakta hukum, unsur pidana, dan pembuktian yang sah.
Perkembangan kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut keamanan komunikasi Presiden sekaligus penegakan hukum terhadap dugaan penyadapan ilegal.
Publik kini menantikan penjelasan lebih lanjut dari aparat penegak hukum mengenai konstruksi perkara, bukti yang ditemukan, serta pihak-pihak yang diduga terlibat.
iTime.id — Mengedepankan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab.
(Reina)
About the Author
