iTime.id — Jakarta 15 November 2026 .Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta dua perwira tinggi lainnya terus menjadi sorotan publik. Bareskrim Polri kini memperluas penyidikan untuk menelusuri aliran dana yang diduga digunakan untuk membeli perangkat penyadapan senilai sekitar Rp2,5 triliun.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyebutkan adanya dugaan bahwa perangkat penyadapan tersebut dibeli menggunakan dana yang bukan berasal dari APBN. Sumber dana tersebut diduga kuat berasal dari aktivitas ilegal seperti perjudian daring, pembalakan liar, hingga pertambangan tanpa izin. Pengamat politik Selamat Ginting juga menyebutkan nilai perangkat tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp1 triliun.
⚠️ Catatan Penting: Informasi mengenai sumber dana ini masih berupa dugaan dan belum dipastikan secara resmi oleh pihak kepolisian. Masyarakat diimbau tetap berhati-hati dan menunggu hasil penyelidikan resmi.
Dalam perkembangan terbaru, mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah ditetapkan sebagai tersangka sekaligus diduga sebagai pengguna akhir dari hasil penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, hingga pengusaha. Ia diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan. Dua perwira tinggi lainnya, Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso, juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto untuk mendalami kasus ini secara menyeluruh. Jika terbukti tindakan tersebut bertujuan menghalangi Presiden menjalankan tugasnya, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana makar.
Proses penyidikan masih terus berjalan. Masyarakat diimbau mengikuti perkembangan resmi dari pihak berwenang dan tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi.
PenyadapanIlegal #ListyoSigitPrabowo #BareskrimPolri #JudiOnline #TambangIlegal #BeritaNasional #iTimeid
(Reina&Tim)
About the Author
