iTime.id – TARAKAN 15 November 2026 . Video yang memperlihatkan seorang pria diduga anggota aktif kepolisian berada di meja perjudian mendadak viral di media sosial. Peristiwa tersebut memicu perhatian publik sekaligus mempertanyakan komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas praktik perjudian.
Kasus yang terjadi di Kota Tarakan, Kalimantan Utara (Kaltara), itu kini menjadi perhatian serius jajaran kepolisian. Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Kaltara bersama Polres Tarakan melakukan pemeriksaan untuk mendalami dugaan keterlibatan oknum anggota berinisial TS.
Dalam rekaman video yang beredar, pria yang mengenakan kaus putih terlihat duduk bersama sejumlah orang di sebuah meja. Tampak pula kartu dan sejumlah uang di atas meja yang diduga berkaitan dengan aktivitas perjudian jenis pakyu.
Menanggapi viralnya rekaman tersebut, Kapolda Kalimantan Utara Brigjen Pol Andi Syahriful Taufik menegaskan bahwa institusi kepolisian tidak akan memberikan perlindungan kepada anggota yang terbukti melakukan pelanggaran.
Ia memastikan, apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, personel bersangkutan akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku, baik melalui mekanisme disiplin, kode etik profesi Polri maupun jalur pidana apabila ditemukan unsur tindak pidana.
Sementara itu, Kapolres Tarakan AKBP Bonifasius Rumbewas menyampaikan bahwa TS telah berada di Polres Tarakan untuk menjalani pemeriksaan intensif.
Pemeriksaan juga dikembangkan guna mengetahui kemungkinan adanya personel lain yang turut terlibat dalam aktivitas tersebut.
Pihak kepolisian tidak hanya mendalami keberadaan anggota di lokasi, tetapi juga menelusuri peran masing-masing pihak. Apabila ditemukan keterlibatan sebagai pengelola atau penyedia tempat perjudian, perkara tersebut berpotensi diproses lebih lanjut melalui jalur pidana.
Ujian Integritas dan Kepercayaan Publik
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa penegakan hukum harus berlaku sama bagi setiap warga negara, tanpa terkecuali, termasuk bagi aparat yang memiliki kewenangan menegakkan hukum.
Masyarakat tentu berharap proses pemeriksaan dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak tebang pilih.
Sebab, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian tidak hanya dibangun melalui slogan pemberantasan kejahatan, tetapi juga melalui keteladanan, integritas, serta keberanian menindak setiap pelanggaran di lingkungan internal sendiri.
Hingga perkembangan pemberitaan 15 November 2026, proses pemeriksaan terhadap dugaan keterlibatan oknum anggota tersebut masih menjadi perhatian. Publik menantikan hasil pemeriksaan resmi agar persoalan ini mendapatkan kejelasan berdasarkan fakta dan ketentuan hukum.
iTime.id – Tajam dalam Pemberitaan, Santun dalam Penyampaian, Berimbang dalam Kebenaran.
(Reina)
