ITIME.id .Magetan, – 16 November 2026 .Ratusan warga Desa Bulu, Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan, menerima sertifikat tanah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Penyerahan sertifikat tersebut berlangsung di Balai Desa Bulu, Senin (16/11/2026).
Kegiatan ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) Sukomoro, meliputi Camat, Kapolsek, dan Danramil, bersama pemerintah desa serta masyarakat penerima sertifikat.
Kepala Desa Bulu, Eko Santoso, berharap sertifikat yang telah diterima masyarakat dapat dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Menurutnya, sertifikat merupakan bukti hukum atas kepemilikan tanah yang perlu dipastikan kesesuaian batas-batasnya dengan bidang tanah milik warga sekitar.
Ia juga berharap penerbitan sertifikat melalui program PTSL dapat memberikan kepastian hukum sekaligus memudahkan masyarakat apabila membutuhkan akses permodalan.
Sementara itu, Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) PTSL Desa Bulu, Sumartono, menyampaikan bahwa total sertifikat yang diterbitkan dalam program tersebut mencapai 440 bidang.
“Alhamdulillah, tadi jumlah keseluruhan 440 bidang. Untuk masyarakat sebanyak 399 bidang, sedangkan 41 bidang merupakan Tanah Kas Desa (TKD),” ujar Sumartono, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, penerbitan sertifikat TKD masih dilakukan secara bertahap menyesuaikan anggaran yang tersedia. Selain itu, masih terdapat sejumlah bidang tanah milik masyarakat yang belum selesai diproses karena berbagai kendala, mulai dari pemilik yang belum memiliki waktu hingga persoalan pembagian tanah yang belum tuntas.
Sumartono menegaskan, pemerintah desa tetap membuka kesempatan bagi masyarakat yang belum mengikuti program PTSL untuk mengajukan pada pelaksanaan berikutnya.
“Pada hakikatnya desa senantiasa membuka diri. Apabila nanti ada program PTSL lagi dan masih ada masyarakat yang belum mengajukan, tahun depan tetap akan kita ajukan,” jelasnya.
Terkait biaya persiapan program, Sumartono menyebut pungutan yang diterima melalui petugas Pokmas sebesar Rp150 ribu per bidang atau sesuai ketentuan yang berlaku.
“Untuk yang lain-lain kami serahkan kepada koordinator dan pemohon. Jadi, selain itu kami tidak ikut memungut maupun mengelola,” pungkasnya.
(Ipung)
