iTime.id – MEDAN 18 November 2026 .Sekretaris Jenderal Satgas Inti Prabowo (SIP), Edison Marbun, menyoroti dugaan adanya aksi unjuk rasa pesanan atau berbayar yang mengatasnamakan Front Intelektual Mahasiswa Sumatera Utara (FIMSU). Ia mengingatkan agar gerakan mahasiswa tetap menjaga independensi, integritas, serta tidak kehilangan fungsi sebagai penyambung aspirasi masyarakat.
Dalam keterangannya di Medan, Rabu (18/11/2026), Edison menyampaikan keprihatinan terhadap munculnya dugaan praktik aksi berbayar yang dinilai dapat mencederai kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa dan kelompok aktivis di Sumatera Utara.
Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah beredarnya foto kebersamaan sejumlah peserta aksi dengan beberapa aparatur sipil negara (ASN). Menurut Edison, keberadaan foto tersebut perlu mendapat penjelasan, terlebih aksi yang dilakukan turut membawa isu integritas ASN.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa dugaan tersebut perlu diklarifikasi secara terbuka agar tidak berkembang menjadi tuduhan tanpa dasar dan tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.
Edison juga mengingatkan bahwa mahasiswa memiliki peran strategis dalam mengawal jalannya pemerintahan, termasuk mengawasi penggunaan anggaran negara. Karena itu, kritik dan aksi demonstrasi seharusnya berangkat dari kepentingan masyarakat, bukan kepentingan kelompok tertentu.
Ia kemudian menyinggung aksi Forum Mahasiswa Pemuda Peduli Sumatera Utara (FMPP-SU) pada 5 November 2026 di Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Sumatera Utara, Jalan Sisingamangaraja, Medan.
Dalam aksi tersebut, massa mempertanyakan pengelolaan anggaran di lingkungan DLHK Sumut dengan total pagu sekitar Rp9,04 miliar. Mereka menyoroti dugaan ketidaksesuaian penggunaan anggaran dan meminta pihak terkait memberikan penjelasan.
Menurut Edison, persoalan penggunaan anggaran publik perlu mendapatkan perhatian serius. Pengawasan yang dilakukan mahasiswa dan masyarakat merupakan bagian penting dari kontrol sosial untuk mendorong transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
“Gerakan mahasiswa harus tetap menjaga independensi dan integritas. Kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari kontrol sosial, tetapi harus didasarkan pada fakta dan kepentingan masyarakat,” ujar Edison.
Ia berharap seluruh elemen mahasiswa dan aktivis di Sumatera Utara tetap berani menyampaikan kritik, tetapi juga menjunjung tinggi etika, objektivitas, dan tanggung jawab dalam menyuarakan aspirasi.
Edison turut mendorong agar setiap dugaan penyimpangan anggaran maupun persoalan integritas ASN ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Menjaga independensi gerakan mahasiswa bukan berarti berhenti mengkritik pemerintah. Sebaliknya, independensi menjadi landasan agar setiap suara kritis tetap dipercaya dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
(Tim Redaksi iTime.id)
