ITIME.id .BANDAR LAMPUNG –20 November 2026 . Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Lampung memperkuat pengawasan terhadap keberangkatan warga negara Indonesia (WNI) ke luar negeri. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan dokumen perjalanan serta mencegah praktik perekrutan tenaga kerja ilegal yang berpotensi mengarah pada tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Penguatan pengawasan tersebut menjadi perhatian setelah mencuatnya kasus 15 WNI yang diduga direkrut menjadi tentara bayaran di Rusia dalam konflik Rusia-Ukraina. Mereka diduga menjadi korban jaringan perekrutan yang menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar, namun justru mengarahkan mereka untuk bergabung dengan militer Rusia.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Lampung, Nur Raisha Pujiastuti, mengatakan bahwa pengawasan keimigrasian perlu diperkuat sejak proses pengajuan paspor hingga keberangkatan WNI ke luar negeri.
Menurutnya, kondisi ekonomi dan tawaran penghasilan tinggi kerap dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menarik masyarakat masuk ke dalam jaringan perekrutan ilegal.
“Ke-15 WNI tersebut diduga menjadi korban jaringan perekrutan yang menawarkan pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming imbalan yang besar, tetapi pada akhirnya mengarahkan mereka untuk bergabung dengan militer Rusia,” jelas Nur Raisha.
Ia menjelaskan, pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan permohonan paspor, pemantauan pola keberangkatan, serta pendalaman terhadap kesesuaian antara tujuan perjalanan, dokumen, dan keterangan yang disampaikan pemohon.
Selain itu, koordinasi antara fungsi intelijen dan penindakan keimigrasian, pelayanan dokumen perjalanan, serta petugas Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) juga terus diperkuat.
Menurut Nur Raisha, pengawasan tidak hanya sebatas memeriksa kelengkapan administrasi, tetapi juga mencermati kemungkinan adanya ketidaksesuaian informasi yang dapat mengindikasikan praktik perekrutan ilegal.
“Pengawasan tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan dokumen, tetapi juga dengan mencermati pola keberangkatan dan kesesuaian keterangan pemohon dengan tujuan perjalanannya,” ujarnya.
Sebagai langkah lanjutan, Kanwil Ditjen Imigrasi Lampung juga melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis informasi terkait dugaan jaringan perekrutan WNI secara ilegal.
Pemetaan wilayah rawan turut menjadi perhatian dengan mengacu pada laporan dan data yang telah diverifikasi. Informasi dari masyarakat juga akan ditindaklanjuti sebagai bagian dari upaya pencegahan.
Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, pihak Imigrasi akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum sesuai tugas dan kewenangan masing-masing.
Di tingkat pelaksanaan, penguatan koordinasi dilakukan bersama seluruh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan petugas TPI. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kewaspadaan serta mempercepat deteksi dini terhadap potensi pelanggaran keimigrasian.
Kanwil berperan dalam koordinasi, pengendalian, supervisi, dan evaluasi, sementara UPT menjalankan kegiatan teknis sesuai tugas dan kewenangannya.
Melalui penguatan pengawasan tersebut, Imigrasi Lampung berharap masyarakat semakin terlindungi dari modus perekrutan pekerjaan ilegal di luar negeri.
Masyarakat juga diimbau agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan dengan gaji besar yang tidak disertai kejelasan perusahaan, kontrak kerja, maupun legalitas perekrut.
Jangan sampai harapan memperoleh kehidupan yang lebih baik justru dimanfaatkan oleh jaringan ilegal yang dapat membahayakan keselamatan dan masa depan warga negara Indonesia.
(Redaksi iTime.id)
