iTime.id Jakarta 20 November 2026 .Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menerbitkan aturan baru terkait Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Perubahan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian (Perpol) Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Perpol Nomor 7 Tahun 2022.
Aturan yang diundangkan pada 16 November 2026 itu membawa sejumlah perubahan dalam mekanisme penegakan kode etik di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Penerbitan regulasi tersebut menjadi perhatian publik lantaran waktunya berdekatan dengan rencana pelaksanaan sidang etik terhadap mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir membenarkan adanya penerbitan peraturan baru tersebut. Ia juga menyebut bahwa salah satu pertimbangan utama perubahan aturan berkaitan dengan kemungkinan pelaksanaan sidang etik terhadap Listyo Sigit.
Sejumlah Ketentuan Mengalami Perubahan
Salah satu perubahan penting terdapat pada Pasal 59 ayat (2), yang mengatur kehadiran terduga pelanggar dalam sidang KKEP.
Dalam ketentuan sebelumnya, terduga pelanggar wajib menghadiri sidang secara langsung. Kini, kehadiran dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media elektronik, seperti konferensi video, dengan persetujuan Ketua KKEP.
Selain itu, perubahan juga menyentuh susunan keanggotaan majelis sidang etik. Dalam ketentuan terbaru, anggota KKEP dapat berasal dari perwira dengan pangkat setingkat lebih tinggi, sama, atau paling rendah dua tingkat di bawah pangkat terduga pelanggar.
Ketentuan lainnya berkaitan dengan hak pengajuan banding. Jika sebelumnya keluarga pelanggar, termasuk pasangan, anak, atau orang tua, dapat mengajukan banding, aturan terbaru membatasi hak tersebut hanya kepada pelanggar.
Perubahan juga mencakup mekanisme audit investigasi, masa penempatan khusus, serta persyaratan pengunduran diri bagi anggota yang menghadapi ancaman sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Transparansi dan Kepercayaan Publik Menjadi Sorotan
Perubahan regulasi internal Polri tentu menjadi bagian dari dinamika penegakan kode etik di institusi kepolisian. Namun, penerapannya tetap membutuhkan keterbukaan, konsistensi, dan prinsip keadilan.
Terlebih, ketika perubahan aturan berlangsung menjelang perkara yang melibatkan mantan pejabat tertinggi di tubuh Polri, masyarakat tentu memiliki perhatian lebih terhadap proses yang akan berjalan.
Publik berharap mekanisme sidang etik tidak hanya berjalan sesuai prosedur administratif, tetapi juga mampu menjamin independensi majelis, objektivitas pemeriksaan, serta pertanggungjawaban atas setiap keputusan yang diambil.
Pada akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian sangat ditentukan oleh keberanian menegakkan aturan secara adil tanpa membedakan jabatan maupun pangkat.
iTime.id – Mengawal informasi, menjaga integritas, dan menyuarakan kepentingan publik.
(Reina)
