iTime.id – JAKARTA 21 November 2026 .Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri melakukan penggeledahan di enam lokasi di wilayah Bogor, Jawa Barat, dan Tangerang, Banten. Penggeledahan tersebut merupakan bagian dari pengembangan penyidikan kasus dugaan tindak pidana makar yang berkaitan dengan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto.
Penggeledahan dilakukan sejak Kamis malam (19/11/2026) hingga Jumat (20/11/2026). Lima lokasi berada di wilayah Bogor dan satu lokasi lainnya berada di kawasan Curug, Tangerang.
Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Susatyo Purnomo Condro, menjelaskan bahwa lima lokasi di Bogor berkaitan dengan Brigjen Pol. Tedjo Kusumo (TK) dan Kombes Pol. Iman Imanuddin (IM).
Salah satu rumah di wilayah Bogor diduga digunakan sebagai posko yang berkaitan dengan perkara tersebut.
Dari hasil penggeledahan, penyidik mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan perkara, di antaranya dokumen, beberapa spanduk, serta perangkat elektronik yang ditemukan di lokasi penggeledahan lainnya.
Menurut Susatyo, dokumen dan spanduk yang ditemukan sedang didalami untuk mengetahui keterkaitannya dengan dugaan permufakatan dan permulaan perbuatan dalam perkara makar.
Penyidik juga masih mengumpulkan berbagai bukti untuk melengkapi konstruksi perkara sebelum melanjutkan proses hukum ke tahap berikutnya.
Sementara itu, agenda ekspose atau pemaparan perkara bersama pihak Kejaksaan yang semula dijadwalkan pada Jumat (20/11/2026) ditunda hingga pekan depan. Penundaan dilakukan karena penyidik masih melanjutkan penggeledahan di sejumlah lokasi.
Dalam perkembangan penyidikan, Bareskrim sebelumnya telah memeriksa puluhan saksi untuk mendalami dugaan tindak pidana tersebut.
Hingga perkembangan informasi yang disampaikan pada Jumat (20/11/2026), penyidik masih melakukan pendalaman dan belum menetapkan tersangka baru dalam perkara dugaan makar ini.
Proses penyidikan diharapkan dapat mengungkap secara terang rangkaian peristiwa, termasuk keterkaitan barang bukti yang telah diamankan.
Penegakan hukum tetap harus berjalan secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang sah. Setiap pihak yang disebut dalam proses penyidikan juga tetap memiliki hak atas asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(Reina)
