iTime.id – SEKARANG 21 November 2026 .Pengawasan terhadap dugaan praktik pengangkutan dan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) ilegal merupakan bagian penting dari kontrol sosial masyarakat. Namun, setiap pihak perlu memahami batas kewenangan agar upaya pengawasan tidak justru berujung pada tindakan yang melanggar hukum.
LSM dan wartawan memiliki peran strategis dalam mengawal kepentingan publik. LSM menjalankan fungsi pengawasan sosial, advokasi, serta menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran. Sementara itu, wartawan bertugas mencari, mengumpulkan, memverifikasi, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat berdasarkan fakta.
Kendati demikian, kedua profesi tersebut bukan aparat penegak hukum yang memiliki kewenangan penyidikan, penyitaan, maupun penahanan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum.
Dalam penanganan dugaan pengangkutan BBM ilegal, masyarakat maupun organisasi sosial sebaiknya mengedepankan langkah yang profesional. Apabila menemukan aktivitas yang mencurigakan, bukti dan informasi dapat didokumentasikan secara bertanggung jawab, kemudian dilaporkan kepada kepolisian atau instansi berwenang.
Perlu dipahami pula bahwa ketentuan hukum mengenal kondisi tertangkap tangan dengan prosedur tersendiri. Karena itu, tindakan pengamanan oleh masyarakat tidak boleh disamakan dengan kewenangan penegakan hukum dan harus mengikuti batasan yang ditentukan undang-undang.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, ketentuan penangkapan antara lain diatur dalam Pasal 93 sampai Pasal 96. Pasal 95 ayat (4) dan (5) juga mengatur kondisi tertangkap tangan serta kewajiban segera menyerahkan orang yang tertangkap beserta barang bukti kepada penyidik atau penyidik pembantu.
Di sisi lain, tindakan seperti memaksa seseorang turun dari kendaraan, melakukan penahanan tanpa dasar hukum, meminta sejumlah uang, ataupun mengancam agar suatu perkara tidak dilaporkan merupakan tindakan yang harus dihindari karena berpotensi menimbulkan persoalan hukum.
Pengawasan masyarakat tetap dibutuhkan untuk mencegah penyimpangan distribusi BBM. Namun, pengawasan tersebut harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap hukum, etika, dan tanggung jawab masing-masing pihak.
Kontrol sosial bukan berarti mengambil alih kewenangan aparat. Pers dan LSM harus tetap menjalankan fungsinya secara independen, profesional, dan bertanggung jawab, sedangkan penanganan perkara pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan yang berlaku.
Pada akhirnya, pemberantasan praktik BBM ilegal membutuhkan kerja sama semua pihak. Jangan sampai niat mengawal kepentingan masyarakat justru berubah menjadi tindakan yang melanggar hukum.
Salam satu pena.
Redaksi iTime.id
