ITIME.id .ACEH TIMUR, 21 November 2026 .Seluruh Fraksi di DPRK Aceh Timur yang mempunyai hak prerogatif dan Pandangan secara bijak menyikapi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Timur secara resmi menyatakan persetujuannya terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2027.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRK Aceh Timur dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Persetujuan semua Bersama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Timur dan DPRK Aceh Timur pada Jumat (20/11/2026).
​Dalam pandangan akhirnya, seluruh Fraksi yang ada di DPRK Aceh Timur mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten Aceh Timur beserta seluruh jajaran eksekutif atas penyusunan RAPBK 2027 yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pembangunan daerah.
Penyesuaian anggaran dinilai sebagai langkah krusial untuk memastikan program pemerintahan dan pembangunan tetap berjalan optimal.
​Berdasarkan hasil pembahasan bersama fraksi Partai Aceh yang sangat konsisten dengan penuh semangat dengan secara khusus antara pihak legislatif dan eksekutif, postur Rancangan APBK Aceh Timur Tahun Anggaran 2027 yang disetujui mencakup rincian sebagai berikut:
- ​Pendapatan Daerah: Direncanakan sebesar Rp1.948.591.894.971,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- ​Belanja Daerah: Direncanakan sebesar Rp1.948.591.894.971,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Empat Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah).
- ​Pembiayaan Daerah: Sebesar Rp0,00 (Nol Rupiah).
​Dorong Kualitas Belanja dan Penguatan Pengawasan
​Meski menyatakan setuju untuk memproses RAPBK 2027 ke tahapan selanjutnya sesuai aturan yang berlaku, Fraksi Berkarya Darul Sejahtera memberikan catatan strategis bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Timur.
Seluruh Fraksi partai politik menegaskan bahwa pengelolaan anggaran tidak boleh hanya berorientasi pada tingginya angka serapan semata, melainkan harus menghasilkan manfaat konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
​Selain itu, seluruh Fraksi partai politik yang ada di DPRK Aceh Timur meminta pemerintah daerah untuk terus memperkuat sistem pengawasan internal.
Dari Fraksi Partai Aceh yang sangat konsisten dan konsekuen secara khusus Langkah ini diperlukan guna menjamin setiap program yang telah dianggarkan berjalan tepat sasaran, akuntabel, serta mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.
​Pendapat akhir ini ditandatangani dan disampaikan oleh jajaran pimpinan serta anggota Fraksi Partai politik masing-masing yang ada di DPRK Aceh Timur, yakni Aftahurriza Dekda (Ketua), Muslim Ibrahim (Wakil Ketua), Fadhil Muhammad, SH (Sekretaris), serta Dedy Syahputra dan Salman, ST (Anggota).
​Zainal
