ITime.id .JAKARTA – 1 September 2026 .Aspirasi masyarakat Dayak untuk mengabdi kepada negara melalui TNI dan Polri kembali menjadi perhatian. Panglima Jilah, pemimpin besar masyarakat Dayak se-Kalimantan, menyampaikan langsung aspirasi tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto saat bertemu di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Salah satu permintaan yang disampaikan adalah agar warga Dayak yang memiliki tato sebagai bagian dari adat dan tradisi tetap diberi kesempatan mengikuti proses penerimaan anggota TNI dan Polri.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo didampingi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Sekretaris Kabinet Teddy menjelaskan, masyarakat Dayak memiliki keinginan besar untuk ikut mengabdi kepada bangsa melalui institusi TNI dan Polri. Karena itu, persyaratan terkait tato adat diharapkan dapat disesuaikan.
“Keinginan warga Dayak untuk masuk menjadi anggota TNI-Polri, persyaratannya disesuaikan kembali, misalnya penggunaan tato bagi suku adat,” kata Teddy.
Aspirasi tersebut kemudian mendapat penjelasan dari Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.
Maruli menegaskan bahwa tato yang memang berasal dari tradisi adat sebenarnya sudah diperbolehkan dalam proses pendaftaran TNI sejak dahulu. Menurutnya, TNI tidak mempermasalahkan tato apabila keberadaannya berkaitan dengan tradisi adat.
“Memang dari dulu juga sudah boleh, memang nggak ada masalah itu. Dulu dibuatnya kalau punya tato karena tradisi ya diizinkan,” ujar Maruli seusai rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, Senin (31/8/2026).
Meski demikian, Maruli mengatakan pihaknya belum mengetahui apakah sudah ada warga Dayak dengan tato tradisional yang mendaftarkan diri sebagai calon prajurit TNI.
Ia memastikan persoalan tersebut akan diperhatikan dan pihak TNI akan mencari informasi lebih lanjut mengenai calon dari masyarakat adat yang memiliki tato sebagai bagian dari tradisi.
Maruli juga menegaskan bahwa TNI terbuka terhadap masyarakat dari berbagai daerah dan suku di Indonesia. Keberagaman tersebut dinilai penting karena prajurit TNI berasal dari seluruh wilayah Indonesia.
Bukan Sekadar Persoalan Tato
Pertemuan Panglima Jilah dengan Presiden Prabowo tidak hanya membahas kesempatan warga Dayak untuk masuk TNI-Polri.
Sejumlah aspirasi masyarakat Dayak juga disampaikan, antara lain pembangunan infrastruktur jalan di wilayah pedalaman, pembangunan Sekolah Rakyat dan pemberian beasiswa, serta pembangunan rumah adat Dayak.
Selain itu, pembahasan juga menyentuh persoalan pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Keterlibatan masyarakat adat dinilai memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan. Tokoh-tokoh adat diharapkan dapat membantu memberikan edukasi kepada masyarakat agar pembukaan lahan tidak dilakukan dengan cara yang berpotensi menimbulkan kebakaran.
Bagi masyarakat Dayak, menjaga alam merupakan bagian penting dari kehidupan dan identitas adat. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat adat dinilai menjadi salah satu kunci dalam menjaga kawasan hutan dan mencegah karhutla.
Aspirasi mengenai tato adat juga menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya masyarakat adat tetap dapat berjalan berdampingan dengan proses pengabdian kepada negara.
Dengan adanya penegasan dari KSAD, warga Dayak yang memiliki tato karena tradisi adat tidak perlu menganggap tato tersebut sebagai penghalang otomatis untuk mendaftar menjadi prajurit TNI. Namun, calon tetap harus memenuhi seluruh persyaratan dan mengikuti tahapan seleksi yang berlaku.
(Reina)
