iTime.id —15 Oktober 2026:.Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi terus mendorong perluasan kesempatan kerja sekaligus memperkuat perlindungan bagi masyarakat yang terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK).
Langkah tersebut menjadi salah satu fokus pemerintah daerah di tengah tantangan ketenagakerjaan. Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan yang disampaikan Pemprov Jawa Barat pada 14 Oktober 2026, sebanyak 13.044 pekerja di Jawa Barat terdampak PHK selama periode Januari hingga September 2026.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemprov Jabar mengembangkan sejumlah layanan yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan, sekaligus mendorong peningkatan keterampilan agar masyarakat memiliki peluang lebih luas memasuki dunia kerja.
Bursa Kerja Online, 1.112 Lowongan dari 28 Perusahaan
Salah satu langkah yang dilakukan adalah penyelenggaraan Bursa Kerja Online melalui siaran langsung di akun TikTok Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, @dedimulyadiofficial.
Dalam pelaksanaan pada Jumat, 9 Oktober 2026, program tersebut menyediakan 1.112 lowongan pekerjaan dari 28 perusahaan. Informasi lowongan disampaikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui kesempatan kerja yang tersedia dan persyaratan yang dibutuhkan.
Selain itu, Pemprov Jabar juga mengembangkan aplikasi Nyari Gawe sebagai sarana yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.
Hingga 9 Oktober 2026, aplikasi tersebut mencatat 704.121 pencari kerja, melibatkan 714 perusahaan, menyediakan 24.085 lowongan, dan mencatat 1.209 pelamar telah diterima bekerja.
Data tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memperluas akses informasi pekerjaan. Namun, efektivitas program tetap perlu dilihat dari perkembangan penempatan tenaga kerja, kesesuaian pekerjaan, serta keberlanjutan hubungan kerja.
Peningkatan Keterampilan Jadi Perhatian
Tidak hanya menyediakan informasi lowongan, Pemprov Jabar juga mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan berbasis kejuruan.
Jenis pelatihan yang dikembangkan meliputi otomotif, menjahit, barista, pengelasan, manufaktur, operator forklift, hingga pembuatan konten digital. Pelatihan melalui Mobile Training Unit dan program kewirausahaan juga menjadi bagian dari upaya memperluas kesempatan masyarakat untuk memperoleh penghasilan.
Gubernur Dedi Mulyadi turut menyampaikan rencana pelatihan bahasa asing bagi masyarakat desa mulai November 2026. Program tersebut direncanakan mencakup bahasa Inggris, Mandarin, Jepang, dan Arab di empat desa setiap kecamatan.
Peningkatan kemampuan bahasa diharapkan membantu masyarakat memperluas pilihan pekerjaan, termasuk bagi mereka yang ingin bekerja di luar negeri.
Perlindungan Hak Pekerja Tetap Diperlukan
Di tengah upaya memperluas kesempatan kerja, persoalan perlindungan pekerja juga menjadi perhatian. Pemprov Jabar memperkuat koordinasi dalam penanganan perselisihan hubungan industrial dan memfasilitasi pemenuhan hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan juga dilakukan untuk mendukung akses terhadap manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT), sesuai persyaratan yang berlaku.
Langkah ini penting agar pekerja yang kehilangan pekerjaan memperoleh informasi mengenai hak dan manfaat yang dapat diakses, sembari berupaya kembali memasuki pasar kerja.
Kerja Nyata Perlu Diukur dari Manfaat bagi Masyarakat
Berbagai program tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Jawa Barat dalam menjawab tantangan ketenagakerjaan. Meski demikian, besarnya jumlah pencari kerja dan pekerja terdampak PHK menunjukkan bahwa persoalan ini masih membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Keberhasilan program tidak hanya diukur dari jumlah lowongan yang diumumkan, tetapi juga dari jumlah masyarakat yang benar-benar memperoleh pekerjaan, kualitas pekerjaan, kepastian hak pekerja, dan kemampuan program menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan.
Dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, lembaga pelatihan, dan masyarakat, upaya memperluas kesempatan kerja diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih nyata bagi warga Jawa Barat.
(Reina)
