Itime.id. KAB.SEMARANG | Pemerintah saat ini tengah menggencarkan penertiban di sektor perpajakan dan meningkatkan pengawasan terhadap pelaku usaha, mulai dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga perusahaan berskala besar. Langkah tersebut dinilai sebagai bagian dari upaya memperkuat penerimaan negara dan mendorong pembangunan nasional.
Wakil Direktur LSM Indonesia Corruption Investigation (ICI) Jawa Tengah, Shodiq, menyatakan pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah tersebut. Menurutnya, penegakan aturan perpajakan merupakan bagian penting dalam menciptakan tata kelola negara yang lebih baik.
“Pada prinsipnya kami mendukung langkah pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan pajak. Itu merupakan bagian dari upaya membangun bangsa dan meningkatkan penerimaan negara,” kata Shodiq, Selasa (7/7/2026).
Meski demikian, ia berharap pengawasan tidak hanya difokuskan kepada masyarakat umum maupun para pelaku usaha. Menurutnya, aparat negara yang menerima gaji dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) juga perlu menjadi perhatian.
Shodiq menilai pengawasan terhadap kinerja serta asal-usul kekayaan pejabat dan aparatur negara, mulai dari ASN, PNS, anggota TNI, Polri hingga pejabat publik lainnya, perlu dilakukan secara konsisten demi mewujudkan rasa keadilan.
“Jangan sampai yang menjadi objek pengawasan hanya masyarakat biasa. Pejabat dan aparatur yang digaji dari uang rakyat juga harus diawasi, baik kinerjanya maupun sumber kekayaannya,” ujarnya.
Ia mencontohkan, apabila terdapat aparatur negara yang memiliki gaya hidup mewah atau aset dalam jumlah besar, maka asal-usul harta tersebut perlu ditelusuri sesuai mekanisme yang berlaku.
“Misalnya ada pegawai yang memiliki banyak aset. Perlu dilihat berapa penghasilannya, sudah berapa lama menjabat, kemudian apakah kepemilikan hartanya masih sebanding dengan penghasilannya atau ada sumber pendapatan lain yang sah. Jika memang ada penghasilan tambahan, tentu harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Menurut Shodiq, penerapan pengawasan yang dilakukan secara menyeluruh akan menciptakan rasa keadilan di tengah masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Ia pun mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung upaya pemberantasan korupsi dan mendorong transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Kalau pengawasan dilakukan kepada semua pihak tanpa pandang bulu, maka keadilan akan benar-benar dirasakan masyarakat. Mari bersama-sama mengawal transparansi dan akuntabilitas agar Indonesia semakin bersih dari praktik korupsi,” pungkasnya.
Laporan: Muhamad Nuraeni
About the Author
