ITime.id .Jakarta –1Agustus 2026 . Di tengah perjalanan sejarah militer Indonesia, terdapat kisah langka tentang seorang perwira yang memilih memegang teguh prinsip dibanding menerima kehormatan. Sosok itu adalah Kolonel KKO (Purn.) Geraldus Bambang Setijono Widjanarko, mantan ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno.
Bambang Widjanarko bertugas sebagai ajudan Presiden Soekarno pada periode 1960 hingga 1965. Selama mendampingi Kepala Negara, ia dikenal sebagai perwira yang disiplin, loyal, dan memiliki dedikasi tinggi dalam menjalankan tugas.
Atas pengabdiannya, Presiden Soekarno pernah menawarkan kenaikan pangkat dari Kolonel menjadi Brigadir Jenderal. Namun, tawaran tersebut justru ditolak secara halus oleh Bambang Widjanarko.
Menurut kisah yang ia tuliskan dalam buku Sewindu Dekat Bung Karno, Bambang merasa belum pantas menerima pangkat jenderal karena belum mengikuti pendidikan Sekolah Staf dan Komando (Sesko), yang saat itu menjadi salah satu jalur pembinaan karier bagi perwira tinggi. Ia khawatir kenaikan pangkat tanpa prosedur tersebut akan menimbulkan anggapan negatif dari rekan-rekan sesama perwira.
Awalnya, Presiden Soekarno terkejut mendengar penolakan itu. Sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, Soekarno menilai dirinya memiliki kewenangan untuk mengangkat seorang perwira menjadi jenderal berdasarkan prestasi dan pengabdian.
Namun setelah mendengar alasan Bambang, Soekarno akhirnya menghormati keputusan ajudannya tersebut. Bambang pun tetap menjalankan tugas sebagai ajudan Presiden tanpa menerima kenaikan pangkat yang ditawarkan.
Selain dikenal sebagai ajudan setia, Bambang Widjanarko juga menjadi salah satu saksi penting berbagai peristiwa bersejarah, termasuk situasi politik yang berkembang pada masa Gerakan 30 September 1965 dan masa-masa transisi pemerintahan. Namanya beberapa kali muncul dalam berbagai catatan sejarah karena perannya sebagai penghubung antara Presiden Soekarno dengan sejumlah petinggi militer saat itu.
Kisah Kolonel KKO Bambang Widjanarko hingga kini sering dijadikan contoh integritas seorang prajurit. Keputusannya menolak kenaikan pangkat bukan karena menolak penghargaan, melainkan sebagai bentuk penghormatan terhadap aturan, profesionalisme, dan etika keprajuritan.
Di tengah dinamika dunia militer yang terus berkembang, kisah tersebut tetap dikenang sebagai teladan bahwa jabatan dan pangkat bukan sekadar penghargaan, tetapi juga amanah yang harus diperoleh melalui mekanisme yang berlaku serta integritas yang tinggi.
(Reina)
About the Author
