ITime.id .BEKASI – 28 Agustus 2026 .Aksi mahasiswa yang menyuarakan persoalan banjir di Kota Bekasi mendapat respons menarik dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi atau yang akrab disapa KDM.
Alih-alih menghindari massa aksi, KDM justru memilih turun langsung dan berbaur dengan para mahasiswa. Dengan gaya santai, ia menghampiri massa, mendengarkan keluhan serta aspirasi yang disampaikan terkait persoalan banjir yang dinilai masih belum tertangani secara optimal.
Sikap tersebut menjadi perhatian karena KDM tidak menempatkan dirinya hanya sebagai pejabat yang menerima laporan dari balik meja. Ia memilih mendatangi langsung para mahasiswa dan mendengar apa yang menjadi keresahan masyarakat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan kritik mengenai persoalan banjir di Bekasi, termasuk perlunya evaluasi terhadap berbagai program penanganan banjir yang telah dilakukan.
KDM pun mendengarkan satu per satu aspirasi yang disampaikan. Suasana yang sempat terlihat tegang berubah menjadi lebih cair ketika komunikasi berlangsung secara langsung antara gubernur dan mahasiswa.
Bagi KDM, kritik mahasiswa merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Aspirasi yang disampaikan secara terbuka dapat menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan ke depan.
Persoalan banjir Bekasi sendiri memang menjadi salah satu pekerjaan rumah yang mendapat perhatian serius. Pada Maret 2026, KDM menegaskan target agar Bekasi dapat terbebas dari banjir dan meminta agar persoalan kewenangan antara pemerintah daerah, provinsi, maupun pemerintah pusat tidak menjadi alasan untuk menunda penyelesaian.
Menurut KDM, penanganan banjir membutuhkan kerja bersama dan sinkronisasi anggaran maupun program. Karena itu, persoalan tidak cukup hanya dibicarakan melalui rapat, tetapi harus dilihat langsung di lapangan.
Turun ke jalan, dengarkan mahasiswa
Cara KDM menemui para pendemo juga menjadi bagian yang menarik perhatian. Dengan gaya khasnya yang santai, KDM tidak menunjukkan sikap menjaga jarak. Ia justru berada di tengah-tengah mahasiswa dan mendengarkan langsung apa yang mereka sampaikan.
Bagi masyarakat, cara seperti ini memberikan pesan bahwa demonstrasi tidak selalu harus berakhir dengan ketegangan. Ketika pemerintah bersedia mendengar dan mahasiswa menyampaikan kritik secara tertib, ruang dialog masih terbuka lebar.
Peristiwa tersebut sekaligus menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki peran penting sebagai kelompok yang ikut mengawasi jalannya pemerintahan.
Aspirasi mengenai banjir di Bekasi diharapkan tidak berhenti sebagai bahan perdebatan di jalan. Pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi menyeluruh, mulai dari sistem drainase, pengelolaan sungai, pembangunan kolam retensi atau polder, tata ruang, hingga koordinasi dengan pemerintah pusat.
KDM sendiri sebelumnya menyampaikan bahwa pembangunan polder atau embung telah membantu mengendalikan banjir di Bekasi. Namun, ia mengingatkan agar pemerintah tidak cepat berpuas diri karena target akhirnya adalah Bekasi benar-benar bebas banjir.
Aksi mahasiswa tersebut akhirnya memberikan gambaran bahwa persoalan banjir bukan hanya masalah teknis pembangunan, tetapi juga menyangkut keresahan masyarakat yang membutuhkan penyelesaian nyata.
KDM menemukan para pendemo, bukan menghindarinya.
Gaya komunikasi yang santai dan kesediaan turun langsung mendengarkan aspirasi menjadi sisi menarik dari peristiwa tersebut. Kini masyarakat menunggu tindak lanjut konkret pemerintah agar persoalan banjir Bekasi tidak kembali menjadi masalah yang berulang setiap musim hujan.
Bagi mahasiswa, menyampaikan kritik merupakan hak. Bagi pemerintah, mendengarkan kritik adalah bagian dari tanggung jawab untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat.
(Reina)
