ITime.id – Pati 24 Oktober 2026 .Pemerintahan Kabupaten Pati, Jawa Tengah, tetap menghadapi tantangan untuk menjaga stabilitas pelayanan publik dan keberlangsungan pembangunan setelah Sudewo berstatus sebagai Bupati nonaktif.
Wakil Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra, menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati di tengah proses hukum yang menjerat Sudewo.
Perkembangan tersebut menjadi perhatian masyarakat, mengingat keberlangsungan pemerintahan daerah menyangkut kepentingan banyak pihak, mulai dari pelayanan administrasi, pembangunan infrastruktur, hingga penguatan perekonomian masyarakat.
Sebelumnya, Sudewo menghadapi perkara dugaan korupsi yang berkaitan dengan pengisian perangkat desa di Kabupaten Pati serta penerimaan suap dan gratifikasi dalam proyek di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA).
Perkembangan terbaru, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang pada 21 Oktober 2026 menjatuhkan vonis delapan tahun enam bulan penjara kepada Sudewo, disertai denda Rp300 juta dan kewajiban membayar uang pengganti sekitar Rp3,51 miliar.
Terhadap putusan tersebut, Sudewo menyatakan masih pikir-pikir.
Pemerintahan Harus Tetap Berjalan
Di tengah perkembangan perkara tersebut, Plt Bupati Pati Risma Ardhi Chandra menekankan pentingnya menjaga kondusivitas daerah dan melanjutkan pembangunan. Pemerintah daerah masih memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga roda perekonomian, pelayanan masyarakat, serta kepercayaan publik.
Situasi ini sekaligus menjadi pengingat bahwa pemerintahan daerah harus tetap berdiri di atas prinsip tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat.
Masyarakat diharapkan menyikapi perkembangan ini secara bijak, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi, serta tetap menghormati proses hukum yang berlaku.
Pergantian pelaksanaan tugas kepemimpinan bukan semata persoalan jabatan, melainkan juga ujian tanggung jawab untuk memastikan bahwa kepentingan rakyat tidak terabaikan.
Kini, harapan masyarakat Pati adalah pemerintahan yang tetap solid, pelayanan publik yang berjalan baik, serta pembangunan yang benar-benar memberikan manfaat bagi seluruh warga.
(Reina)
