iTime.id – JAKARTA 16 Noy 2026 .Masyarakat Indonesia berpotensi tidak lagi direpotkan dengan kewajiban menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) saat mengurus berbagai pelayanan publik. Pasalnya, pembaruan aturan melalui Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) tengah membahas larangan meminta fotokopi maupun tangkapan layar dokumen kependudukan.
Selain itu, Nomor Induk Kependudukan (NIK) direncanakan menjadi identitas tunggal atau Single Identity Number (SIN) yang dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan pelayanan publik.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Adminduk sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, menyampaikan hal tersebut dalam rapat pembahasan tingkat I bersama pemerintah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Menurut Aria Bima, selama ini masyarakat masih harus menggunakan berbagai nomor identitas untuk mengakses layanan berbeda, mulai dari NIK, nomor paspor, SIM hingga dokumen lainnya. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan duplikasi dan ketidaksinkronan data.
Melalui revisi UU Adminduk, NIK diharapkan menjadi dasar identitas tunggal yang terintegrasi dengan berbagai sistem pelayanan.
Verifikasi Digital Gantikan Fotokopi KTP
Dalam rancangan aturan tersebut, permintaan fotokopi maupun tangkapan layar dokumen kependudukan akan dilarang dalam proses pelayanan. Sebagai gantinya, penyelenggara layanan diarahkan menggunakan perangkat pembaca digital untuk melakukan verifikasi identitas.
Namun, penerapan kebijakan ini harus didukung kesiapan teknologi dan infrastruktur, termasuk di lingkungan swasta serta pelaku usaha kecil.
Langkah tersebut diharapkan dapat mengurangi peredaran salinan dokumen pribadi yang berpotensi disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Perlindungan Data Pribadi Tetap Menjadi Prioritas
Meski digitalisasi administrasi memberikan kemudahan, penggunaan NIK sebagai identitas tunggal juga menghadirkan tantangan tersendiri, terutama terkait keamanan data pribadi masyarakat.
Karena itu, pengaturan hak akses, pengawasan sistem, keamanan siber, serta mekanisme pengaduan perlu diperkuat agar data kependudukan tidak mudah disalahgunakan.
DPR juga menekankan bahwa perubahan sistem pelayanan tidak boleh menyulitkan masyarakat yang belum memiliki akses atau kemampuan menggunakan layanan digital.
Pelayanan secara langsung, pendampingan petugas, dan sistem jemput bola tetap diperlukan, khususnya bagi masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menuju Pelayanan Publik yang Lebih Praktis
Pembaruan UU Adminduk diharapkan menjadi langkah penting dalam membangun pelayanan publik yang lebih sederhana, cepat, transparan, dan terintegrasi.
Jika nantinya disahkan dan diterapkan, masyarakat diharapkan tidak lagi harus berulang kali menggandakan dokumen identitas untuk berbagai keperluan administrasi.
Namun, kemudahan tersebut harus berjalan seiring dengan tanggung jawab negara dalam menjaga kerahasiaan dan keamanan data setiap warga negara.
Dengan demikian, transformasi digital administrasi kependudukan bukan sekadar mempermudah birokrasi, tetapi juga memastikan hak masyarakat atas pelayanan dan perlindungan data pribadi tetap terjamin.
(Redaksi iTime.id)
