ITIME.id .JAKARTA – 21 November 2026 .Mundurnya sejumlah manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjadi perhatian Ombudsman Republik Indonesia. Persoalan lokasi penempatan kerja yang dinilai tidak sesuai serta jarak tempat tugas yang jauh dari tempat tinggal keluarga disebut menjadi salah satu alasan pengunduran diri tersebut.
Anggota Ombudsman RI, Radian Syam, mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk menelusuri persoalan yang ramai diperbincangkan masyarakat tersebut.
Dalam keterangannya di Kantor Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (18/11/2026), Radian menjelaskan bahwa sejumlah manajer memilih mengundurkan diri karena lokasi penugasan tidak sesuai dengan kondisi mereka atau terlalu jauh dari keluarga.
Menanggapi persoalan itu, PT Agrinas Pangan Nusantara disebut telah menyiapkan mekanisme relokasi atau pemindahan lokasi penempatan dengan mempertimbangkan jarak tempat tinggal para manajer.
Ombudsman menilai langkah relokasi tersebut merupakan upaya perbaikan yang positif. Namun, penyelesaian persoalan penempatan perlu segera dilakukan agar tidak menghambat pelaksanaan dan operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Radian juga mendorong agar seluruh kegiatan operasional koperasi dapat segera berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ombudsman Ingatkan Pentingnya Kepatuhan Regulasi
Selain menyoroti persoalan pengunduran diri manajer, Ombudsman turut memberikan perhatian terhadap rencana pembentukan klinik pratama di lingkungan Koperasi Merah Putih.
Menurut Radian, rencana tersebut dapat dilaksanakan sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas serta telah dikoordinasikan dengan kementerian terkait.
Ombudsman menegaskan bahwa pengawasan terhadap program tersebut berfokus pada kesesuaian prosedur, kepatuhan terhadap peraturan, serta pencegahan potensi maladministrasi, termasuk penundaan yang berlarut-larut.
Sementara itu, berdasarkan data Kementerian Koperasi yang disampaikan pada Oktober 2026, sebanyak 26.991 orang telah menandatangani kontrak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Sebanyak 159 orang menolak penawaran, sedangkan 1.550 orang lainnya mengalami kendala administrasi sehingga mengajukan penawaran ulang.
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan program Koperasi Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh pembangunan gedung maupun sarana pendukung, tetapi juga kesiapan sumber daya manusia, ketepatan penempatan tenaga pengelola, serta kepastian pelaksanaan aturan.
Dengan demikian, pembenahan sistem penempatan dan percepatan operasional diharapkan dapat berjalan beriringan agar tujuan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
(Redaksi iTime.id)
