iTime.id –MAGELANG 21 November 2026 . Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magelang mulai mengkaji wacana perubahan nama ibu kota kabupaten dari Kota Mungkid menjadi Kota Borobudur. Gagasan tersebut mengemuka sebagai upaya memperkuat identitas daerah sekaligus mengintegrasikan potensi kawasan pemerintahan dengan destinasi pariwisata dunia, Candi Borobudur.
Wacana tersebut dibahas dalam forum Ruang Aspirasi Bupati bertema Perubahan Nama Ibu Kota Kabupaten dan Pengembangan Pariwisata yang digelar di Pendopo drh. Soepardi, Kabupaten Magelang, Kamis (19/11/2026).
Bupati Magelang Grengseng Pamuji menyampaikan bahwa gagasan tersebut muncul setelah adanya berbagai masukan dari masyarakat maupun kalangan akademisi, termasuk dari sejumlah perguruan tinggi.
Menurutnya, kawasan Mungkid memiliki potensi yang dapat dikembangkan lebih optimal apabila terintegrasi dengan kawasan Borobudur yang telah dikenal luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.
Namun, Bupati menegaskan bahwa wacana tersebut bukan berarti memindahkan gedung pemerintahan atau membangun pusat pemerintahan baru. Lokasi perkantoran pemerintah di kawasan Sawitan, Kecamatan Mungkid, tetap berada di tempat semula.
Perubahan yang sedang dikaji lebih mengarah pada penguatan identitas dan penamaan ibu kota kabupaten.
Sementara itu, Wakil Bupati Magelang Sahid menjelaskan bahwa terdapat tiga alternatif yang sedang menjadi bahan kajian pemerintah daerah.
Pertama, perubahan nomenklatur Kabupaten Magelang menjadi Kabupaten Borobudur. Kedua, penyesuaian batas administratif kecamatan dengan sejumlah kemungkinan penggabungan wilayah. Ketiga, perluasan kawasan fungsional ibu kota dengan memasukkan Desa Borobudur tanpa mengubah batas administratif kecamatan, sekaligus mengusulkan perubahan nama Kota Mungkid menjadi Kota Borobudur.
Meski demikian, seluruh alternatif tersebut masih dalam tahap pembahasan dan belum menjadi keputusan final.
Pemkab Magelang juga perlu melakukan kajian teknis, menyusun naskah akademik, menjaring aspirasi masyarakat, serta memenuhi ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Wacana ini tentu menjadi perhatian masyarakat, khususnya warga Mungkid dan Borobudur. Sebab, penguatan identitas daerah bukan hanya menyangkut nama, tetapi juga berkaitan dengan sejarah, kebudayaan, administrasi pemerintahan, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Ke depan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengedepankan dialog terbuka dan mempertimbangkan seluruh masukan masyarakat agar kebijakan yang diambil benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan Kabupaten Magelang.
Dengan demikian, gagasan menjadikan Borobudur sebagai identitas ibu kota diharapkan tidak sekadar menjadi perubahan nama, melainkan dapat menjadi bagian dari strategi pengembangan daerah yang berkelanjutan tanpa mengabaikan sejarah dan keberadaan Kota Mungkid.
(Reina)
