ITime.id .JAKARTA –20 Agustus 2026 . Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah tegas menyusul maraknya kasus gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebanyak 137 Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau kepala dapur di berbagai daerah dicopot dari jabatannya.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan, pencopotan tersebut merupakan bentuk ketegasan organisasi terhadap pengelola dapur yang terbukti melakukan pelanggaran, termasuk kasus keracunan makanan dan pelanggaran disiplin dalam menjalankan program MBG.
Dari 137 kepala dapur yang dicopot, sebanyak 49 berada di Jawa Barat, 26 di Lampung, 11 di Jawa Timur, 10 di Sumatera Utara, 10 di Banten, serta lima di Jawa Tengah.
Salah satu dapur yang terkena penindakan berada di Semarang, setelah makanan MBG diduga menyebabkan keracunan terhadap ratusan siswa SMK Negeri 6 Semarang. BGN kemudian menangguhkan operasional dapur tersebut dan mencopot kepala SPPG yang bertanggung jawab.
BGN menegaskan, kasus keracunan tidak lagi dipandang sebagai persoalan biasa. Status kejadian akibat keamanan pangan dinaikkan menjadi kejadian fatal karena menyangkut kesehatan bahkan keselamatan penerima manfaat, khususnya anak-anak sekolah.
“Zero tolerance” menjadi sikap BGN terhadap kejadian keracunan maupun berbagai bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan MBG. Selain persoalan keamanan makanan, pencopotan juga dapat dilakukan akibat pelanggaran disiplin dan penyalahgunaan kewenangan.
Langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi besar terhadap pelaksanaan program MBG. BGN juga mendorong pengawasan yang lebih ketat terhadap setiap dapur SPPG, mulai dari proses pengolahan, kebersihan, hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.
Bahkan, pada perkembangan berikutnya BGN memproses pemberhentian tidak hormat terhadap 66 kepala dapur atau SPPI karena berbagai pelanggaran, termasuk keracunan makanan yang terjadi berulang, indisipliner, dugaan tindak pidana, pungutan tidak semestinya, hingga keterlibatan dalam judi online.
Ketegasan tersebut menunjukkan bahwa kualitas dan keamanan makanan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam menjalankan program MBG. Masyarakat, terutama para orang tua, tentu berharap evaluasi dan pengawasan yang diperketat mampu mencegah terulangnya kasus serupa.
Program makan bergizi gratis diharapkan bukan hanya mampu memenuhi kebutuhan gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjamin makanan yang diberikan benar-benar aman, higienis, dan layak dikonsumsi.
(Reina)
About the Author
