ITIME.id .Magetan, – 16 November 2026 .Penangguhan anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Magetan senilai puluhan miliar rupiah imbas persoalan hukum yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi perhatian anggota DPRD Jawa Timur, Diana Sasa.
Ia meminta jajaran eksekutif mencari alternatif mekanisme agar aspirasi masyarakat tetap dapat diakomodasi, meskipun anggaran Pokir saat ini belum bisa direalisasikan.
Menurut Diana, Pokir merupakan salah satu instrumen bagi anggota legislatif untuk menampung sekaligus memperjuangkan kebutuhan masyarakat. Namun, penyaluran aspirasi tidak harus selalu bergantung pada mekanisme tersebut.
Pasalnya, masyarakat masih memiliki jalur lain untuk menyampaikan usulan pembangunan, salah satunya melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Meski demikian, Diana mengingatkan agar pemerintah daerah juga memikirkan keberlangsungan fungsi anggota legislatif dalam memperjuangkan aspirasi konstituennya.
Ia tidak ingin masyarakat yang telah menyampaikan usulan melalui wakil rakyat justru kehilangan kepastian karena tidak adanya ruang untuk merealisasikan kebutuhan tersebut.
“Mestinya pemerintah eksekutif juga memikirkan bagaimana supaya kawan-kawan legislatif ini punya muka di hadapan konstituennya. Jangan sampai masyarakat sudah menyampaikan aspirasi melalui anggota Dewan, tapi kemudian anggota Dewan tidak berdaya apa-apa untuk mewujudkan itu. Namanya tidak harus Pokir, bentuknya tidak harus Pokir,” ujar Diana Sasa usai menggelar reses di Balai Desa Tambakmas, Senin (16/11/2026).
Diana meminta jajaran eksekutif, termasuk organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, segera memikirkan alternatif yang memungkinkan aspirasi masyarakat tetap terakomodasi melalui mekanisme sesuai ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, persoalan tersebut membutuhkan komunikasi dan sinergi antara eksekutif dan legislatif. Jangan sampai ego sektoral maupun kepentingan politik justru menjadi penghambat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Silakan dipikirkan teman-teman di eksekutif, di Pemda, bagaimana supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Saya pikir ini kita harus menghilangkan ego sektoral, menghilangkan ego politik. Karena kepentingannya adalah untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.
(Ipung)
