ITime.id .BOGOR – 31 Agustus 2026 .Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap peluang masyarakat Suku Dayak pedalaman untuk mengabdi sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam rapat strategis yang digelar Presiden Prabowo bersama Panglima TNI, para Kepala Staf Angkatan, Menteri Pertahanan, serta sejumlah pejabat terkait di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu (29/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Prabowo meminta perkembangan mengenai penyesuaian persyaratan rekrutmen bagi masyarakat Suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI.
Langkah tersebut diarahkan agar kondisi dan karakteristik masyarakat yang tinggal di wilayah pedalaman tidak menjadi hambatan untuk mendapatkan kesempatan mengabdi kepada negara.
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan, Presiden ingin memastikan kesempatan bagi masyarakat Suku Dayak pedalaman untuk menjadi prajurit TNI dapat semakin terbuka.
“Presiden Prabowo meminta perkembangan mengenai penyesuaian syarat terkait perekrutan suku Dayak pedalaman yang ingin menjadi prajurit TNI,” demikian keterangan resmi Sekretariat Kabinet.
Isu tersebut juga berkaitan dengan aspirasi masyarakat Dayak yang sebelumnya disampaikan kepada Presiden. Salah satunya mengenai persyaratan yang berkaitan dengan tradisi adat, termasuk penggunaan tato pada sebagian masyarakat Dayak.
Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak kemudian menegaskan bahwa tato yang merupakan bagian dari tradisi masyarakat Dayak tidak otomatis menjadi penghalang untuk mengikuti rekrutmen TNI.
Menurut Maruli, ketentuan tersebut sebenarnya telah memberikan kelonggaran bagi tato yang berkaitan dengan tradisi adat. Ia juga menekankan bahwa tidak semua masyarakat Dayak memiliki tato.
Selain persoalan persyaratan, keterwakilan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia dinilai penting dalam memperkuat sumber daya manusia TNI.
Terlebih, TNI saat ini tengah melakukan penambahan personel sehingga peluang bagi putra-putri daerah untuk bergabung menjadi prajurit semakin dibutuhkan.
“Kita juga senang kalau ada semua perwakilan daerah seluruh Indonesia,” ujar Maruli.
Sementara itu, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyebut adanya pembahasan mengenai kemungkinan memberikan kelonggaran tertentu, khususnya menyangkut persyaratan fisik bagi masyarakat Dayak pedalaman.
Meski demikian, rincian teknis mengenai bentuk penyesuaian persyaratan tersebut masih dalam pembahasan dan belum seluruhnya disampaikan kepada publik.
Perhatian Presiden terhadap masyarakat Dayak tidak hanya menyangkut rekrutmen TNI. Sehari sebelumnya, Prabowo juga menerima Panglima Jilah, salah satu tokoh masyarakat Dayak, di Istana Merdeka.
Pertemuan tersebut membahas sejumlah aspirasi masyarakat Dayak, termasuk pembangunan infrastruktur dan peluang putra-putri Dayak untuk mengabdi kepada negara.
Kebijakan penyesuaian rekrutmen ini diharapkan dapat membuka ruang yang lebih luas bagi masyarakat pedalaman, tanpa menghilangkan prinsip profesionalisme, kemampuan, kesehatan, serta standar dasar yang tetap diperlukan dalam proses penerimaan prajurit TNI.
Dengan demikian, putra-putri Suku Dayak dari berbagai wilayah pedalaman memiliki kesempatan yang lebih besar untuk ikut menjaga pertahanan dan keamanan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(Reina)
About the Author
