ITime.id .Bandung – 20 Juli 2026 .Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat belum akan mengaktifkan kembali pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi siswa SMA dan SMK negeri.
Penegasan tersebut disampaikan sebagai respons atas munculnya wacana pengaktifan kembali SPP yang sedang dibahas dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Menurut Dedi Mulyadi, usulan tersebut bukan berasal dari pemerintah provinsi, sehingga perlu dikaji secara matang sebelum diambil keputusan.
Dedi menilai, prioritas pemerintah saat ini adalah memastikan akses pendidikan yang terjangkau bagi seluruh masyarakat. Ia juga meminta agar pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terus dioptimalkan sehingga kebutuhan operasional sekolah dapat terpenuhi tanpa membebani orang tua siswa.
Menurutnya, masih banyak sekolah yang mampu memberikan layanan pendidikan dengan baik melalui pengelolaan dana BOS yang efektif. Karena itu, pemerintah akan lebih fokus pada peningkatan kualitas tata kelola sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, serta peningkatan mutu pendidikan.
Meski terdapat usulan agar SPP hanya diberlakukan bagi siswa dari keluarga mampu, Dedi Mulyadi menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak boleh diambil secara tergesa-gesa. Pemerintah akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk dampaknya terhadap pemerataan akses pendidikan di Jawa Barat.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa komitmen untuk menghadirkan pendidikan yang berkualitas dan mudah diakses masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Setiap kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan akan diputuskan secara hati-hati dengan mengutamakan kepentingan peserta didik dan keluarganya.
(Reina)
