ITime.id .Jakarta –26 Juli 2026.Penangkapan seorang Kepala Satuan (Kasat) Narkoba di wilayah Tangerang Selatan bersama sejumlah rekannya dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkotika menjadi sorotan publik. Peristiwa tersebut memicu keprihatinan karena melibatkan aparat penegak hukum yang seharusnya berada di garda terdepan dalam pemberantasan peredaran narkoba.
Menanggapi kasus tersebut, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta agar proses hukum dilakukan secara transparan, profesional, dan tanpa pandang bulu. Mereka menegaskan bahwa siapa pun yang terbukti terlibat dalam tindak pidana narkotika harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Selain diproses secara pidana, anggota DPR juga mendorong agar aparat yang terbukti bersalah dikenai sanksi etik dan sanksi administrasi sesuai aturan yang berlaku di institusinya. Langkah tegas dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum.
Para legislator menilai pemberantasan narkoba harus dimulai dari internal institusi penegak hukum. Karena itu, pengawasan dan pembinaan terhadap personel perlu terus diperkuat agar kasus serupa tidak kembali terulang.
Sementara itu, pihak berwenang memastikan penyelidikan dan penyidikan akan dilakukan secara menyeluruh untuk mengungkap fakta-fakta dalam perkara tersebut. Proses hukum akan berjalan sesuai asas praduga tak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Kasus ini menjadi pengingat bahwa perang melawan narkotika membutuhkan komitmen bersama dari seluruh elemen bangsa, termasuk integritas aparat penegak hukum. Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan adil diharapkan mampu memberikan efek jera sekaligus memperkuat upaya pemberantasan peredaran narkoba di Indonesia.
(Reina)
About the Author
