Itime.id. PALEMBANG — Persoalan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) di Sumatera Selatan harus dilihat lebih serius. Ketika ditemukan masyarakat yang kondisi ekonominya tidak sesuai dengan klasifikasi desil dalam data, persoalannya tidak lagi dapat dianggap sekadar kesalahan administratif.
Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki posisi strategis sebagai lembaga yang menyediakan data statistik yang menjadi rujukan penting pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan. Karena itu, ketika ketidaksesuaian data terjadi secara berulang dan berdampak pada penentuan sasaran bantuan sosial, muncul pertanyaan besar: seberapa valid data yang sedang digunakan negara untuk membaca kondisi rakyatnya?
Ketua DPD GMNI Sumatera Selatan, Samuel Rio, menilai kesalahan data dalam konteks bantuan sosial memiliki konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekadar kesalahan angka di dalam sistem.
«“BPS adalah bagian penting dari ekosistem big data pemerintah. Maka kalau data yang menjadi dasar kebijakan justru banyak ditemukan tidak sesuai dengan kondisi masyarakat, ini bukan lagi sekadar kesalahan administratif. Ini harus menjadi tanda tanya besar terhadap kualitas tata kelola data negara.”»
Menurut Samuel, negara tidak boleh merasa cukup hanya karena memiliki sistem pendataan yang besar, digital, dan terintegrasi. Sebab ukuran keberhasilan data bukan terletak pada seberapa banyak data yang tersimpan dalam sistem, melainkan seberapa akurat data tersebut menggambarkan kenyataan kehidupan rakyat.
«“Kalau orang yang hidup susah terbaca mampu, kemudian aksesnya terhadap bantuan terhambat, maka kesalahan data itu punya konsekuensi nyata. Rakyat yang menanggung akibatnya. Dalam konteks ini, saya berani mengatakan bahwa ketika negara membiarkan data yang keliru menentukan nasib rakyat, itu bukan lagi sekadar kesalahan teknis, tetapi bisa menjadi dosa besar negara terhadap rakyatnya.”»
Samuel menegaskan, kritik tersebut bukan berarti menolak sistem DTSEN maupun peran BPS. Justru sebaliknya, GMNI Sumsel mempertanyakan bagaimana negara memastikan bahwa data yang menjadi dasar kebijakan benar-benar diperiksa, diperbarui, dan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
«“Kita jangan sampai punya big data yang besar, tetapi big error-nya juga besar. Negara tidak boleh hanya percaya pada angka di dalam sistem ketika realitas di lapangan menunjukkan hal yang berbeda.”»
“Rakyat bukan angka, bukan desil, dan bukan sekadar baris dalam database. Ketika data negara keliru membaca rakyat, maka negara sedang keliru mengambil keputusan terhadap rakyatnya sendiri,” tutup Samuel Rio.
(Tim)
About the Author
